Pemerintah Wacanakan Sekolah PJJ Lagi Mulai April 2026

Siswa mengikuti pelajaran secara daring dari rumahnya di Meruya, Jakarta, Jumat (23/1/2026). (Foto: Antara)

Menipisnya pasokan minyak global akibat pembatasan di Selat Hormuz memaksa pemerintah Indonesia menyiapkan skenario darurat penghematan energi lintas instansi. Salah satu opsi terkuatnya adalah mengembalikan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi anak sekolah dan skema kerja fleksibel (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa langkah efisiensi ini tengah digodok matang agar tidak menimbulkan guncangan di masyarakat. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026, meski saat ini masih berstatus wacana yang menunggu keputusan final.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno, dikutip dari Antara, Selasa (24/3).

Nasib Makan Gratis dan Kuota Internet Siswa

Belajar dari pengalaman pandemi, pemerintah menyadari bahwa PJJ membawa beban ganda bagi keluarga kelas menengah ke bawah. Pratikno memastikan skenario PJJ kali ini tidak akan dipukul rata. Mata pelajaran yang membutuhkan praktikum akan tetap dilaksanakan secara tatap muka (luring).

Namun, transisi kembali ke sistem online memunculkan dua persoalan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertama, bagaimana skema distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika siswa belajar di rumah? Kedua, siapa yang akan menanggung pembengkakan biaya akses internet atau kuota belajar siswa?

Pemerintah menyatakan kedua isu strategis tersebut saat ini tengah menjadi fokus pembahasan lanjutan antar-kementerian agar hak dasar anak-anak tetap terpenuhi di tengah krisis.

Satu Asia Tenggara Lakukan ‘Ikat Pinggang’

Langkah “ikat pinggang” energi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Efek domino dari situasi geopolitik di Timur Tengah telah memaksa negara-negara tetangga di Asia Tenggara mengambil langkah drastis terlebih dahulu.

Filipina dilaporkan telah memangkas hari kerja pegawai pemerintahan menjadi empat hari sepekan. Thailand dan Vietnam mendorong pejabatnya bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan dinas besar-besaran, sembari menyuntikkan dana stabilisasi untuk menahan lonjakan harga bahan bakar. Sementara itu, Myanmar terpaksa memberlakukan sistem berkendara bergantian bagi warganya.

Di Indonesia, selain penyesuaian di sektor pendidikan, kementerian dan lembaga juga diinstruksikan untuk memperkuat platform digital dan memangkas mobilitas perjalanan dinas.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkas Pratikno.