Pemerintah Diminta Hitung Dampak WFH pada Penghematan BBM dan Layanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pemerintah menyusun desain kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya benar-benar diterapkan.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul wacana pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah potensi dampak ekonomi global akibat konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah.

“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” kata Ujang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut dia, kebijakan WFH perlu disertai perhitungan yang matang, terutama terkait potensi penghematan BBM yang dapat dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Selain itu, Ujang menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun sistem kerja dari rumah diberlakukan.

“Perlu dihitung, baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat, serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah perlu menentukan secara spesifik kementerian atau lembaga mana saja yang dapat menerapkan sistem kerja tersebut. Hal itu penting mengingat jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang cukup besar di berbagai instansi.

“Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM sebagai bagian dari upaya mengantisipasi dampak ketidakpastian global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah.

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Prabowo, dinamika global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM. Kenaikan harga energi tersebut dikhawatirkan berdampak pada harga pangan.

Ia menyebut pemerintah telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan pokok. Di sisi lain, berbagai rencana terkait sektor energi juga akan dipercepat pelaksanaannya.

Meski demikian, Prabowo menilai upaya penghematan konsumsi energi tetap perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan kebijakan penghematan yang pernah diterapkan oleh sejumlah negara, salah satunya Pakistan. Negara tersebut sempat mengambil langkah penghematan dengan menerapkan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah setempat juga melakukan berbagai penghematan lain, seperti pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen, pengurangan penggunaan BBM untuk kendaraan pemerintah, pembatasan kendaraan dinas, hingga penghentian sejumlah belanja negara.

Langkah efisiensi lain yang diterapkan antara lain penghentian kunjungan luar negeri dengan dana pemerintah serta pembatasan anggaran untuk kegiatan seremonial.

Prabowo menilai berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah penghematan yang diperlukan.

“Ini hanya contoh ya. Maksud saya ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengalaman bekerja dari rumah saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat membantu efisiensi sekaligus mengurangi konsumsi BBM.

“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” tutur Prabowo.

Presiden juga berharap langkah penghematan konsumsi energi dapat membantu menjaga kondisi fiskal negara agar defisit anggaran tetap terkendali.