Minyak Dunia dan Dolar AS Makin Mahal, Beban Berat Harga BBM Ditahan

Ilustrasi harga minyak dunia yang kembali anjlok. (Foto: Shutterstock)

Di tengah melonjaknya harga minyak mentah (crude) dunia hingga di atas US$100 per barel, ditambah nilai tukar (kurs) rupiah yang melemah hingga menembus Rp17.300/US$, beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) membengkak.

Namun demikian, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan berupaya maksimal menahan kenaikan harga energi, khususnya BBM bersubsidi.

Langkah ini, menurut politikus Partai Golkar tersebut, bertujuan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, termasuk dampak konflik internasional terhadap harga energi, negara hadir melalui kebijakan subsidi untuk melindungi masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Ia menegaskan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik, meski tekanan harga minyak dunia meningkat akibat konflik geopolitik.

“Di seluruh dunia harga BBM naik. Hanya Indonesia yang menahan harga BBM bersubsidi,” kata Misbakhun.

Ia menambahkan, pemerintah berupaya mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun, bahkan ketika harga minyak dunia telah menembus US$100 per barel.

“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil menjalin komunikasi dengan negara-negara produsen minyak agar pasokan ke Indonesia tetap terjaga. Harapannya, harga BBM bersubsidi bisa dipertahankan,” tandasnya.

Selain BBM, Misbakhun menyebut harga elpiji subsidi 3 kilogram (LPG melon) juga dijaga agar tetap terjangkau, dengan kisaran harga Rp22.000. Sementara itu, LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg kini mencapai ratusan ribu rupiah.

“Artinya, pemerintah berupaya agar masyarakat tidak mengalami kesulitan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertahankan berbagai bentuk subsidi lain, seperti listrik, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), iuran BPJS Kesehatan, hingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Dana ratusan triliun disiapkan. Ini bentuk pengorbanan negara bagi masyarakat,” kata Misbakhun.

Tekanan Bertubi-tubi

Pada penutupan perdagangan 1 Mei 2026, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2026 turun 2 persen menjadi US$108,17 per barel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 2,98 persen menjadi US$101,94 per barel. Meski terkoreksi, harga minyak masih berada di atas level US$100 per barel, sudah melampaui asumsi dasar pemerintah.

Di sisi nilai tukar, tekanan juga terjadi. Rupiah terus melemah hingga mencatat posisi terendah sepanjang masa.

Pada Kamis (30/4), rupiah di pasar spot melemah Rp20 atau 0,12 persen ke level Rp17.346 per US$. Pelemahan ini terjadi selama tiga hari perdagangan berturut-turut.

Dalam sepekan, rupiah melemah 0,35 persen. Sejak awal tahun, rupiah telah terdepresiasi 3,99 persen dari posisi Rp16.680 per US$ pada akhir 2025.

Dilema BBM

Kombinasi mahalnya harga minyak dunia dan menguatnya dolar AS jelas memberi tekanan pada harga jual BBM. Menahan BBM bersubsidi bisa menjaga daya beli, tetapi jika BBM nonsubsidi juga ditahan, risiko tekanan terhadap keuangan BUMN energi menjadi besar.

Direktur Next Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi di tengah kenaikan harga minyak dan dolar AS merupakan hal yang wajar.

Pasalnya, mekanisme penyesuaian harga BBM nonsubsidi telah memiliki dasar hukum dan mengikuti pergerakan pasar.

“Masyarakat juga sudah memahami bahwa harga BBM nonsubsidi ditentukan oleh mekanisme pasar. Penyesuaian oleh badan usaha, baik swasta maupun BUMN energi, adalah hal yang wajar,” ujar Herry, Sabtu (2/5/2026).

Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga tetap kompetitif dan tidak menambah beban masyarakat.

“Jika tidak, hal ini bisa memengaruhi daya beli dan pada akhirnya menekan perekonomian nasional,” kata Herry.