Senin, 15 Desember 2025 – 22:09 WIB
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Tak sedang bercanda, mantan Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK), mengingatkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah alias middle income trap.
Selain itu, mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang juga pengusaha senior, menyayangkan perekonomian Indonesia yang masih memiliki ketergantungan berlebihan kepada sumber daya alam, khususnya pertambangan atau sektor ekstraktif.
“Saat ini, Indonesia berada di kategori negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan per kapita sekitar 5.000 hingga 15.000 dolar AS,” papar JK dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk Jalan Baru Ekonomi Indonesia: Evaluasi dan Rekonstruksi Strategi Pembangunan Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (15/12/2025).
Untuk mencapai target Indonesia Emas, kata JK, pendapatan nasional harus meningkat minimal 4 kali lipat, agar masuk kategori negara berpendapatan tinggi.
“Kalau kita ingin Indonesia Emas, maka pendapatan per kapita harus di atas 15.000 dolar AS. Artinya, ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang,” ujar JK.
Lalu apa yang salah? Menurut JK, ada kesalahan kebijakan ekonomi yang menjadi faktor penghambat. Terutama terkait pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, insentif fiskal seperti tax holiday justru lebih banyak diberikan kepada sektor tambang. Bukan untuk manufaktur yang bernilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi.
“Kesalahan terbesar kita, adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam, seperti nikel dan batu bara. Padahal, seharusnya insentif diberikan ke sektor manufaktur,” tegasnya.
Di sisi lain, JK mengkritik kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat bagi rakyat. Sebagian besar industri pengolahan nikel justru dikuasai pihak asing, sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal ditanggung negara.
“Pertumbuhan ekonomi memang terlihat tinggi di daerah tambang, tetapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya minim, lingkungannya rusak, dan keuntungannya lebih banyak dibawa keluar,” katanya.
Selain itu, JK menyoroti lemahnya kepastian hukum dan sering berubahnya regulasi yang membuat investor enggan membangun bisnis di Indonesia. Alhasil, investasi Indonesia kalah besar ketimbang negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
JK menjelaskan, dunia saat ini, tengah memasuki fase deglobalisasi dan meningkatnya nasionalisme ekonomi, dipicu konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat-China. “Kondisi tersebut berdampak kepada penurunan permintaan global dan harga komoditas unggulan Indonesia,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung perlambatan ekonomi domestik yang terlihat dari turunnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran terselubung, serta tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap pasar kerja.
“Sekarang 25 persen pengemudi ojek online itu sarjana. Ini menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja,” ungkap JK.
Indonesia, menurut JK, perlu menata ulang strategi pembangunan ekonomi dengan fokus kepada industri manufaktur, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta reformasi hukum. Agar bisa lebih berpihak kepada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. “Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya,” pungkasnya.