Lima Tahun Pascakudeta Junta Militer, Myanmar Gelar Pemilu Tanpa Oposisi

Sejumlah warga memakai masker wajah terlihat dalam antrean menunggu waktu memberikan suara mereka untuk pemilihan umum di tempat pemungutan suara di Kachin, Myanmar, Minggu (8/11/2020). (Foto: Antara/Reuters/Stringer/aa).

Myanmar menggelar pemilu nasional pertamanya setelah lima tahun dilanda perang saudara. Namun, partisipasi pemilih terlihat sangat terbatas, dengan pemungutan suara hanya berlangsung di wilayah yang dikuasai junta militer.

Mengutip AFP, Minggu (28/12/2025), rezim militer mengklaim pemilu ini sebagai penanda kembalinya demokrasi, lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan sipil terpilih, kudeta yang justru memicu konflik bersenjata berkepanjangan.

Putaran pertama pemungutan suara dimulai pukul 06.00 waktu setempat di sejumlah daerah yang berada di bawah kendali junta, termasuk Yangon, Mandalay, dan Naypyidaw. Di ibu kota, Kepala Militer Min Aung Hlaing turut memberikan suara.

“Kami menjamin ini akan menjadi pemilihan yang bebas dan adil,” ujar Min Aung Hlaing kepada wartawan.

“Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercoreng,” lanjutnya.

Di tengah proses pemilu, mantan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara. Partainya yang pernah mendominasi politik Myanmar telah dibubarkan dan tidak diikutsertakan dalam kontestasi.

Sejumlah aktivis, diplomat Barat, hingga pimpinan badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam pemilu bertahap yang berlangsung selama sebulan ini. Mereka menilai daftar pemilih sarat kepentingan pro-militer dan berlangsung di tengah represi terhadap kelompok oposisi.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party) yang dikenal dekat dengan militer diperkirakan menjadi pemenang utama. Para pengkritik menyebut hasil ini hanya akan melanggengkan kekuasaan militer dengan wajah politik baru.

Myanmar yang berpenduduk sekitar 50 juta jiwa hingga kini masih terjerat perang saudara. Pemungutan suara pun dipastikan tidak digelar di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.