Kritik Prabowo, Legislator NasDem: Urusan Migas Belum Adil, Kok Mau Ekspansi Sawit ke Papua!

Perkebunan sawit di Indonesia (Foto: Pusdeka UNU Jogja)

Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi produksi bahan bakar minyak (BBM).

Cheroline menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua serta kelestarian lingkungan, bukan sekadar mengejar target energi nasional.

“Papua bukan lahan kosong yang bisa diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, dan benteng ekologis dunia,” ujar Cheroline kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Dia mengingatkan, pengalaman panjang industri sawit di berbagai daerah Indonesia telah meninggalkan jejak deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, serta kerusakan ekosistem. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya dikhawatirkan akan jauh lebih serius.

“Ironis jika minyak dan gas bumi yang sudah dieksploitasi puluhan tahun saja belum mampu menghadirkan keadilan energi, BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua, lalu kini solusi yang ditawarkan justru ekspansi sawit,” kata dia.

Cheroline juga mempertanyakan logika transisi energi yang digunakan pemerintah. Menurutnya, jika pemerintah sungguh-sungguh bicara tentang kedaulatan energi dan masa depan, fokus seharusnya pada energi terbarukan yang berkeadilan, bukan mengandalkan sawit.

“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang cukup serius yah. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi, melainkan berani mengembangkan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, air, serta bioenergi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegas Cheroline.

Dia menegaskan, setiap kebijakan strategis negara, terutama yang menyangkut Papua, harus dikaji secara komprehensif, berbasis data, dan melibatkan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, agar hak-hak dasar mereka terlindungi dan konflik baru tidak muncul.

“Pelibatan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” ucapnya.