Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI).
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, hingga saat ini rencana pembentukan URI belum pernah dibahas secara resmi bersama Komisi X.
Karena itu, pihaknya akan mengagendakan pembahasan dengan Kemdiktisaintek pada masa sidang mendatang guna memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai kebijakan tersebut.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, tentu kami mengagendakan dengan mitra kami, Kemdiktisaintek pada masa sidang mendatang untuk meminta penjelasan komprehensif mengenai landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta peta jalan pengembangan URI,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, Komisi X pada prinsipnya mendukung berbagai inovasi yang bertujuan memajukan pendidikan nasional. Namun, menurutnya, pembentukan universitas baru sebagai kebijakan strategis harus disusun secara akuntabel, berbasis kebutuhan, serta memiliki landasan hukum yang jelas.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun fragmentasi dalam ekosistem pendidikan tinggi yang telah berjalan.
“Kami mendukung inovasi yang bertujuan memajukan pendidikan nasional, namun kebijakan sebesar ini harus disusun secara akuntabel dan berbasis kebutuhan, serta tidak boleh menimbulkan tumpang tindih fungsi atau fragmentasi dalam ekosistem pendidikan tinggi yang sudah berjalan, termasuk kejelasan pada dasar hukum formalnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia berharap pembahasan bersama pemerintah nantinya dapat memberikan kejelasan, mengenai arah pengembangan URI sekaligus memastikan kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat memperkuat tata kelola pendidikan tinggi serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Prabowo Dirikan 10 URI
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto berencana mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Nantinya, pemerintah akan menggunakan dana APBN untuk merealisasikan program tersebut.
Hal ini disampaikan Gubernur URI Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).
Donny menjelaskan pendirian URI merupakan bagian dari upaya Prabowo mengintegrasikan berbagai lembaga pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia. Mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Beliau ingin mengonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia,” kata Donny kepada wartawan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat fungsi LAN. Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya membina aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan menyiapkan sumber daya manusia untuk badan usaha milik negara (BUMN).
“Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara,” jelasnya.
Donny menyampaikan seluruh institusi tersebut nantinya berada di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang dipimpin Gubernur URI. Badan itu akan membawahi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara.
Ia mengatakan konsep URI terinspirasi dari lembaga pendidikan kepemimpinan di sejumlah negara, seperti École Nationale d’Administration (ENA) atau Institut National du Service Public (INSP) di Prancis.
“Nah, ini diharapkan juga seperti itu juga, kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skills akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan,” tuturnya.
Donny pun memastikan pengelolaan URI akan tetap bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi itu adalah di Kementerian Dikti. Nah nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan ya,” jelasnya.
Sementara untuk kampus permanen, pemerintah telah menyiapkan lahan di kawasan Cikasungka, Bogor Utara. Lahan tersebut merupakan bekas perkebunan sawit milik PTPN yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan URI.
Di sisi lain, operasional awal URI akan menggunakan gedung sementara di kawasan Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, dengan memanfaatkan dua lantai gedung milik BUMN.
Donny mengungkapkan URI telah mulai berjalan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang dibuka pada 20 Mei 2026. Saat ini sebanyak 399 pegawai baru BUMN mengikuti pendidikan sebagai angkatan pertama.
“Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan ini kita memberikan menanamkan salah satunya adalah nilai-nilai perjuangan Panglima Sudirman, pantang menyerah, dalam kondisi sakit pun juga tetap melaksanakan perjuangan. Nah nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada para peserta didik ini,” paparnya.
Ke depan, URI akan menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana (S1) dengan sistem beasiswa penuh yang dibiayai negara. Lulusan akan memperoleh gelar akademik sebagaimana universitas pada umumnya.