Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, akan diproses untuk mengikuti tender pada Oktober 2026. Kepastian itu disampaikan setelah Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan pembangunan dari 6 hektare menjadi 10 hektare.
Penambahan luas lahan dilakukan untuk menyesuaikan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari 1.000 menjadi 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan usulan Muna Barat akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah seluruh persyaratan administrasi di Kemensos selesai.
“Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,” kata Agus Jabo saat menerima audiensi Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ditargetkan Dibangun Tahun Ini
Agus Jabo menjelaskan Kemensos sebelumnya telah mengusulkan 110 titik pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian PU. Seiring adanya penambahan target pembangunan dari Presiden, sejumlah usulan baru, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan menyusul setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.
Menurutnya, apabila proses tender dapat dimulai pada Oktober, pembangunan fisik diharapkan sudah berlangsung pada tahun ini sehingga sekolah dapat mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran berikutnya.
“Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,” ujarnya.
Lahan Disesuaikan untuk Kapasitas 2.000 Siswa
Agus Jabo menilai perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat telah menyesuaikan kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat berasrama dengan kapasitas lebih besar.
Untuk mempercepat proses pembangunan, Kemensos meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat sebelum dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian PU.
Diharapkan Bantu Anak Putus Sekolah
Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa mengatakan Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari wilayah kepulauan yang putus sekolah.
“Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill,” kata Ali Basa.
Ia menjelaskan lokasi yang diusulkan berada di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lahan milik pemerintah daerah tersebut berada di kawasan strategis dengan jarak sekitar satu kilometer dari jalan nasional, sehingga dinilai memudahkan akses peserta didik, tenaga pendidik, maupun operasional sekolah.
Audiensi tersebut juga dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial Alif Kamal, Tenaga Ahli Menteri Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, serta Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muchtar.