Kasus Air Keras Andrie Yunus, DPR Semprot Komnas HAM yang Masih Ragu Buat Kesimpulan

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. (Foto: IG)

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera memberikan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Kelambanan Komnas HAM dinilai berisiko mengaburkan serangan tersebut menjadi sekadar tindak kriminal umum.

“Peristiwa ini jelas melanggar hak untuk hidup aman, hak bebas dari penyiksaan, serta hak atas perlindungan diri. Ini bukan sekadar kriminalitas, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Komnas HAM tidak boleh ragu untuk segera membuat kesimpulan dalam kasus Andrie Yunus guna memastikan negara hadir melindungi para aktivis,” ujar Mafirion kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).

Mafirion menjelaskan bahwa ketidakjelasan sikap Komnas HAM hingga saat ini berpotensi melemahkan rujukan hukum bagi aparat penegak hukum.

Ia menegaskan aksi brutal terhadap aktivis tersebut merupakan serangan terhadap hak dasar manusia.

“Ada indikasi kuat jika tindakan oleh oknum aparat terkait aktivitas korban yang menyuarakan sikap kritisnya terhadap kebijakan negara, jadi ini jelas bukan jenis kriminalitas umum,” ujarnya.

Legislator dari PKB ini mengingatkan bahwa jika kasus ini tidak segera disimpulkan, akan muncul dampak buruk bagi posisi korban serta mengaburkan keterlibatan aktor intelektual.

Ia juga menyoroti ancaman munculnya chilling effect atau efek takut yang dapat menghambat kerja advokasi di Indonesia.

“Kami khawatir jika tidak segera disimpulkan, hal ini akan menciptakan efek takut bagi pembela HAM lainnya dan menghambat kerja advokasi. Penetapan status pelanggaran HAM bukan sekadar label, melainkan menjadi dasar hukum dan moral untuk menjamin pemulihan fisik, psikologis, serta sosial korban secara utuh,” tegas Mafirion.

Lebih lanjut, ia meminta Komnas HAM mengambil langkah proaktif dalam mengungkap kebenaran di balik serangan tersebut agar kepercayaan publik terhadap penegakan HAM tidak menurun.

“Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan. Ketegasan Komnas HAM sangat dibutuhkan agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat. Penanganan yang komprehensif harus dimulai dari keberanian menyimpulkan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi yang nyata,” pungkasnya.