Akibat kalah bersaing dalam perebutan ekosistem kendaraan listrik (EV), dua perusahaan raksasa komponen otomotif yang berbasis di Jawa Timur dilaporkan tengah bersiap angkat kaki dan merelokasi pabrik mereka ke Vietnam. Langkah ini dipastikan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diperkirakan bakal menelan korban hingga ribuan buruh.
Kabar buruk tersebut diungkapkan langsung oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurutnya, kedua perusahaan manufaktur yang berada di kawasan Pasuruan dan Mojokerto tersebut merupakan korporasi besar yang menginduk pada prinsipal utama mereka di Jepang.
“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan –saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring yang dikutip Senin (22/6/2026).
Tergiur Karpet Merah Regulasi EV Vietnam
Meskipun masih enggan membeberkan identitas resmi kedua korporasi tersebut demi menjaga stabilitas transisi, Iqbal memberikan bocoran bahwa kedua perusahaan komponen kakap itu masing-masing memiliki inisial J dan S.
Alasan mendasar di balik rencana hengkangnya kedua raksasa otomotif ini rupanya bertumpu pada kalkulasi bisnis global yang menilai iklim investasi kendaraan listrik di Indonesia masih kalah kompetitif dibandingkan negara tetangga. Pihak prinsipal di Jepang melihat Vietnam jauh lebih gesit dalam menelurkan kebijakan serta insentif yang mendukung diversifikasi produk ke arah teknologi ramah lingkungan.
“Jadi prinsipalnya di Jepang akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” ujar Iqbal menjelaskan situasi pelik tersebut.
Ia tidak menampik bahwa ada persoalan struktural pada tataran regulasi domestik yang membuat para investor kakap ini mulai ragu. Kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik di Indonesia dinilai masih belum mampu memberikan kepastian jangka panjang yang menarik bagi para pembuat komponen, sementara Vietnam di sisi lain sedang gencar-gencarnya menggelar karpet merah bagi industri hijau ini.
Tarik Ulur Negosiasi demi Nasib Buruh
Kendati rencana ini baru memasuki tahapan diskusi awal dan bersifat informasi dini, potensi benturan sosial akibat hilangnya mata pencaharian ribuan pekerja sudah di depan mata. Merespons ancaman nyata tersebut, Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku bergerak cepat.
Ia menegaskan telah menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) –serikat pekerja industri metalurgi dan otomotif yang bernaung di bawah KSPI– untuk segera masuk ke meja perundingan bersama manajemen lokal kedua perusahaan tersebut. Ruang dialog ini sengaja dibuka lebar dengan harapan serikat pekerja mampu menyodorkan opsi-opsi alternatif yang dapat meyakinkan pihak prinsipal di Jepang agar tidak sepenuhnya memindahkan basis produksi mereka dari tanah Jawa.
“Saya minta serikat pekerjanya bernegosiasi dulu dengan perusahaan, apa yang bisa dilakukan untuk meyakinkan prinsipalnya untuk tidak pindah ke Vietnam,” tambah Iqbal.
Menanti Intervensi Cepat Istana
Persoalan ini nyatanya tak bisa diselesaikan hanya pada level hubungan industrial antara buruh dan manajemen semata, mengingat akar masalahnya bersumber dari daya tarik kebijakan makro negara. Oleh karena itu, Said Iqbal menegaskan bahwa hasil dari pembahasan awal dan laporan resmi mengenai ancaman PHK massal ini akan langsung disorongkan ke meja kekuasaan di Jakarta.
Pihaknya dalam waktu dekat bakal berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat, termasuk memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Evaluasi total terhadap regulasi kendaraan listrik di dalam negeri dinilai menjadi harga mati jika Indonesia tidak ingin terus-menerus kehilangan momentum investasi berharga dan menjadi penonton di tengah masifnya pertumbuhan industri hijau regional.
“Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena ini menyangkut kebijakan, policy kan, terutama policy terhadap mobil listrik,” pungkasnya.