Kamis, 20 November 2025 – 19:21 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak.(Foto: pks.id)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung mencekal lima orang terkait dugaan skandal pajak PT Djarum periode 2016-2020. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mendukung kelancaran proses hukum.
Amin menegaskan, penggeledahan dan pencegahan ke luar negeri merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang vital. Tindakan ini dinilainya penting untuk mencegah upaya penghilangan barang bukti atau pelarian tersangka.
“Selain itu, untuk memastikan pembenahan birokrasi dan SDM perpajakan secara berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan, Kemenkeu dan aparat penegak hukum harus melakukan reformasi struktural,” tegas Amin saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Politikus PKS ini memaparkan empat langkah konkret yang harus segera dilakukan untuk mereformasi struktur perpajakan. Langkah pertama adalah memperbaiki integritas SDM melalui rotasi jabatan rutin, rekrutmen berbasis integrity screening, dan penguatan fungsi etik yang independen.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi total proses pemeriksaan dan layanan. Langkah ini bertujuan meminimalisir interaksi manual sekaligus memastikan seluruh jejak keputusan tercatat dengan jelas.
“Ketiga, tegakkan hukum secara tegas dan transparan, tidak hanya pada oknum lapangan tetapi juga pada pihak yang memberi ruang terjadinya penyimpangan,” tegasnya dengan nada serius.
Langkah keempat yang tak kalah penting adalah memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Amin meyakini, dengan penerapan keempat langkah ini, tata kelola perpajakan akan menjadi lebih bersih dan profesional.
“Saya juga ingin menegaskan penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan berlandaskan bukti. Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum, dan sebaliknya siapa pun yang tidak terbukti bersalah berhak diperlakukan adil selama proses berjalan,” tutur Amin.
Amin mendorong agar Komisi XI dan seluruh institusi penegak hukum bersinergi dengan baik. Kerja sama yang erat antara Kejaksaan, Ditjen Pajak, dan Imigrasi dinilainya crucial untuk mengungkap fakta secara transparan.
“Hari-hari ini rakyat sangat menantikan upaya perbaikan birokrasi dilakukan secara tuntas. Karena itu, proses hukum harus bersifat terbuka agar publik mengetahui perkembangan perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini,” jelasnya.
Amin menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perpajakan nasional. Menurutnya, penguatan integritas SDM dan digitalisasi proses pemeriksaan menjadi kunci utama.
“Sehingga celah kongkalikong antara oknum dan wajib pajak dapat diminimalkan,” pungkasnya menutup wawancara.