Peneliti Charta Politika Indonesia, Ardha Ranadireksa, menilai narasi yang mendorong pelengseran pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi yang saat ini tengah bergejolak.
“Saya pribadi tidak setuju dengan narasi menggulingkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akan sangat besar jika hal itu terjadi,” kata Ardha kepada Inilah.com, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan di tengah pelemahan rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Ardha menilai Presiden Prabowo harus responsif dalam mengeluarkan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan publik. Salah satunya dengan merespons tuntutan sebagian masyarakat yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara untuk dievaluasi menyusul dugaan korupsi yang menyeret Dadan Hindayana.
Selain itu, ia juga mendorong Presiden Prabowo mengevaluasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial dan dianggap sebagian masyarakat meremehkan situasi yang sedang terjadi.
Ia menambahkan, pemerintah juga dituntut konsisten menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk terkait program efisiensi anggaran.
“Publik membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana mereka harus menyikapi situasi saat ini. Pernyataan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang mengajak warganya bersiap menghadapi ketidakpastian ekonomi global bisa menjadi contoh. Akan baik jika Presiden Prabowo menyampaikan pesan serupa kepada masyarakat,” ujarnya.
Ardha meyakini langkah-langkah tersebut dapat membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus meredam berkembangnya narasi yang mendorong upaya penumbangan pemerintahan.
Narasi “Info A1”
Wacana penggulingan ini mencuat setelah akun Instagram @Delocomotief45 melontarkan pernyataan yang mengklaim adanya persiapan kerusuhan berskala nasional. Akun tersebut menyoroti adanya pola *devide et impera* dan manipulasi informasi yang masif.
“Mimin dapat info A1 mereka sudah mempersiapkan kerusuhan di NKRI. Ada yang tengah menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah ke pihak asing. Ada pula yang dananya baru saja dicairkan melalui negara tetangga. Jangan sampai kita lengah,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Akun itu menilai narasi yang dipompa ke ruang publik bertujuan menciptakan persepsi bahwa pemerintah telah gagal dan tidak lagi layak mendapat dukungan. Berbagai isu dimainkan, mulai dari tuduhan korupsi hingga narasi kegagalan program pemerintah.
“Berbagai medium digunakan berbagai aktor kebencian dimunculkan (seperti) ‘Pemerintah sudah gagal! Kita harus turun ke jalan! Tuh, lihat! Betul kan mereka korupsi!’. Pemerintah yang terus berjuang memperbaiki nasib jutaan rakyat disederhanakan menjadi dosa kadar narasi kegagalan. Pemerintah yang menindak tugas koruptor malah dituduh ikut berkomplot. Ini bukan kritik, ini pembohongan publik yang terorganisir,” tuturnya.
Lebih lanjut, akun tersebut menduga gerakan ini tidak terjadi secara spontan. Ada motif besar yang menyasar tidak hanya publik, tetapi juga para elite politik agar mereka terpengaruh oleh narasi kebencian tersebut.
“Mereka bahkan tengah merancang demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintahan yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Target mereka bukan hanya publik umum, mereka juga menyangsa para elite negeri ini agar percaya pada narasi kebencian yang mereka sebarkan,” ungkap akun tersebut.
Pihak tersebut juga mewanti-wanti dampak jika skenario kerusuhan benar-benar terjadi. Menurutnya, kelompok masyarakat sipil—mulai dari pedagang, pekerja, hingga pelajar—adalah pihak yang paling dirugikan.
Sementara itu, pihak yang paling diuntungkan adalah kelompok yang bersiap mengambil alih kekuasaan.
“Mengawasi pemerintah secara kritis sangat berbeda dari menjadi alat destabilisasi, yang digerakkan oleh kepentingan asing yang tidak peduli, apakah anak-anak Indonesia makan atau tidak, apakah desa-desa kita maju atau tidak, pakah ekonomi kita tumbuh atau tidak,” pungkasnya.