Pembangunan Ibu Kota Nusantara memasuki fase baru setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke kawasan tersebut pada Januari 2026. Kehadiran Prabowo bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penegasan bahwa proyek IKN tetap menjadi prioritas strategis pemerintah pasca-era Joko Widodo.
Momentum ini penting karena sejak awal IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi proyek politik jangka panjang. Peresmian Istana Negara oleh Jokowi pada Oktober 2024 menjadi simbol penutup pemerintahannya sekaligus penanda transisi menuju pemerintahan baru. Setelah itu, publik terus mempertanyakan satu hal: apakah pemerintahan Prabowo akan melanjutkan proyek ini secara penuh atau justru memperlambatnya.
Jawabannya kini mulai terlihat. Melalui kunjungan langsung ke IKN dan arahan percepatan pembangunan kawasan legislatif serta yudikatif, Prabowo menunjukkan bahwa target menjadikan IKN sebagai “ibu kota politik” pada 2028 bukan sekadar wacana administratif.
Namun, di titik inilah tantangan sesungguhnya dimulai.
Political Will Saja Tidak Cukup
Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan soal IKN sering berfokus pada ada atau tidaknya political will. Padahal, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, legitimasi politik pembangunan IKN sebenarnya sudah cukup kuat. Regulasi tersebut secara eksplisit mengarahkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
Karena itu, tantangan utama hari ini bukan lagi soal komitmen politik, melainkan bagaimana memastikan seluruh sistem birokrasi dan regulasi bergerak dalam arah yang sama.
Pembangunan IKN tidak bisa hanya bergantung pada simbolisme dan narasi besar. Ia membutuhkan sinkronisasi lintas kementerian, harmonisasi regulasi, kepastian hukum, serta tata kelola yang mampu menarik investasi jangka panjang. Tanpa itu, proyek sebesar IKN berisiko berjalan parsial, tersendat, atau bahkan menyimpang dari masterplan awal.
Masalahnya, birokrasi Indonesia masih sering bekerja dalam logika sektoral. Ego kementerian dan tumpang tindih regulasi kerap menjadi hambatan utama proyek strategis nasional. Dalam konteks IKN, fragmentasi kebijakan seperti ini berpotensi memperlambat proses pembangunan yang ditargetkan selesai dalam waktu relatif singkat.
Deregulasi sebagai Kunci Utama
Di tengah keterbatasan fiskal negara, pembangunan IKN semakin bergantung pada investasi non-APBN. Data Otorita Ibu Kota Nusantara menunjukkan bahwa hingga Januari 2026 terdapat sekitar 50 investor swasta yang telah menandatangani kerja sama pembangunan dengan total nilai investasi mencapai Rp66 triliun.
Namun, angka tersebut belum cukup untuk menopang keseluruhan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, alokasi APBN untuk OIKN dalam RAPBN 2026 justru mengalami penurunan dibanding fase awal pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah memang mulai mendorong pembiayaan IKN ke arah model investasi campuran dengan dominasi sektor swasta.
Di sinilah agenda deregulasi dan debirokratisasi menjadi sangat penting. Investor tidak hanya melihat potensi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kepastian hukum, stabilitas regulasi, dan efisiensi birokrasi. Tanpa sistem perizinan yang cepat dan regulasi yang konsisten, IKN akan sulit bersaing dengan kawasan investasi lain di Asia Tenggara.
Karena itu, peran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjadi strategis sebagai regulatory orchestrator untuk memastikan harmonisasi regulasi lintas sektor berjalan efektif. IKN membutuhkan sistem regulasi yang sederhana, terintegrasi, dan tidak berubah-ubah mengikuti dinamika politik jangka pendek.
IKN dan Pertaruhan Tata Kelola Negara
Lebih jauh, pembangunan IKN sesungguhnya adalah ujian besar bagi tata kelola pemerintahan Indonesia. Jika proyek sebesar ini gagal menghadirkan kepastian hukum dan birokrasi yang efisien, maka pesan yang diterima investor sangat jelas: Indonesia masih belum mampu keluar dari jebakan regulasi yang rumit dan inkonsisten.
Sebaliknya, jika pemerintah berhasil menjadikan IKN sebagai model tata kelola baru yang lebih cepat, transparan, dan adaptif, maka IKN tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga simbol reformasi birokrasi nasional.
Karena itu, pembangunan IKN tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan fisik. Jalan, gedung, dan kawasan pemerintahan memang penting, tetapi yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan negara membangun ekosistem regulasi yang sehat dan kredibel.
Pada akhirnya, keberhasilan IKN bukan ditentukan oleh seberapa cepat gedung selesai dibangun, tetapi oleh seberapa kuat negara mampu menciptakan kepastian hukum dan tata kelola yang dipercaya publik serta investor. Sebab ibu kota politik bukan sekadar pusat kekuasaan, melainkan cermin kualitas negara itu sendiri.