Hidupkan Pertanian dan Perdagangan, Ekonom: Program MBG Perkuat Ekonomi ‘Arus Bawah’

Siswa di salah satu sekolah di Kabupaten Bangkalan menikmati menu makanan dari Program Makan Bergizi Gratis. (ANTARA/ HO-Pemkab Bangkalan)

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi rakyat, asalkan dibarengi dengan strategi tata kelola yang adaptif dan efisien.

Menurut dia, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai 90 persen dari target 30 ribu unit. Sebanyak 27 ribu dapur telah siap beroperasi, yang menjadi sinyal positif bagi penyerapan tenaga kerja.

“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” kata Riandy di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Terkait hal itu, Riandy menambahkan untuk memastikan program tersebut berjalan seiring dengan stabilitas fiskal nasional, diperlukan langkah penyesuaian yang cerdas.

Menurut dia, langkah yang bisa diambil pemerintah yakni melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai solusi untuk menjaga kredibilitas anggaran, bukan dengan mengurangi jangkauan wilayah atau hanya menyasar anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit (Indonesia) terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut lebih aman dibandingkan mengubah struktur program secara menyeluruh, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga.

Selain efisiensi anggaran, Riandy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas nutrisi sebagai investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk asupan bergizi bagi siswa.

Pemerintah juga perlu memperkuat pola inspeksi mendadak (sidak) di lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depan.

Selain itu, ia menambahkan, meski dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja baru akan terasa dalam jangka panjang, MBG dinilai sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Riandy optimistis, jika dikelola dengan manajemen yang tepat, MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Namun, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan program MBG semata.

Untuk menggerakkan ekonomi, dibutuhkan mesin-mesin pertumbuhan baru, tidak hanya dari sektor pertanian, tetapi juga sektor lain yang perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Edwin Putra Kadege, mengungkapkan keberadaan dapur MBG mampu menghidupkan rantai ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, terutama bagi ibu rumah tangga, serta memberdayakan petani lokal.

Ia mengatakan, saat ini dapur MBG yang dikelolanya melayani sekitar 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 15 sekolah, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“Kebutuhan akan bahan baku menjadi besar. Dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan bahkan ratusan kilogram sayur-sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, atau sawi,” katanya.

Edwin menambahkan, pihaknya juga ingin memberdayakan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga masyarakat sekitar.