Bukan Sekadar Independensi, Peneliti InFast: Perry Warjiyo Cermin Gagalnya Transmisi Moneter

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah (kanan) menyatukan tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (kiri). (Foto: Antara).

Mundurnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjadi angin segar bagi kelas menengah di Indonesia. Selama ini, kepemimpinan Perry seolah menjadi duri dalam daging kelompok itu.

Peneliti makroekonomi dari InFast Bestari dan Monash University Malaysia, Hizkia Yosias Polimpung menyebut, transisi kepemimpinan di BI harus digunakan sebagai momentum untuk mengevaluasi kerangka transmisi kebijakan moneter yang selama ini diterapkan BI. Jadi, bukan sekadar memperdebatkan dimensi politiknya. “Selama Perry memimpin BI, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja,” tegas Hizkia di Jakarta, dikutip Selasa (28/7/2026).

Dia pun menyoroti anjloknya kelas menengah urban yang menopang sekitar 81 persen dari konsumsi rumah tangga. Serta berkontribusi 55 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, kebijakan moneter BI menekan kelas menengah dari tiap basis poin kenaikan suku bunga acuan alias BI rate.

Di mana, setiap kenaikan BI rate langsung mengerek cicilan motor, KPR (Kredit Pemilikan Rumah), dan BNPL (Buy Now Pay Later) jutaan rumah tangga. Sementara dari pendapatan tidak bergerak signifikan.

Sementara, kebijakan fiskal populis pemerintah justru melewatkan mereka dari bawah. Program bantuan sosial (bansos) hanya menyasar kelompok termiskin. Dan, kelas menengah yang tidak cukup miskin namun tidak cukup kaya, harus bertahan dari tekanan hidup yang semakin mengimpitnya. “Dampaknya sudah terlihat dalam data. Lebih dari 9 juta orang tergerus dari kelas menengah antara 2019 dan 2023,” bebernya.

Saldo tabungan di bawah Rp100 juta, kata dia, mengalami penurunan 40 persen dalam lima tahun. Pangsa pengeluaran pangan kelas menengah mengalami kenaikan dari 36,6 persen, menjadi 41,3 persen. “Itu tanda kemiskinan yang menyamar sebagai stabilitas,” tegas Hizkia.

Menurut Hizkia, akar persoalannya bukan pada sosok Perry, melainkan pada asumsi transmisi kebijakan yang keliru. Di mana, BI menggelontorkan likuiditas Rp424,7 triliun lewat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan logika linear. Yakni, likuiditas disuntik ke perbankan, sehingga kredit mengalir ke UMKM yang mendongkrak daya beli naik menumbuhkan ekonomi yang berkualitas.

Faktanya, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2026, menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 0,60 persen secara tahunan. Sementara kredit perbankan secara keseluruhan tumbuh 12,6 persen. Kredit usaha kecil bahkan tercatat kontraksi.

“Yang melonjak justru kredit ke BUMN sebesar 30 persen dan dana yang parkir di SRBI, kini mencapai Rp957 triliun. Sebesar 70 persen dipegang perbankan. Likuiditas ada, tapi tersaring habis sebelum menyentuh kelas menengah,” kata Hizkia.

Ia menegaskan, pergantian Gubernur BI hanya akan bermakna jika disertai pergantian kerangka analitik. Selama calon pengganti Perry Warjiyo masih berpegang pada ortodoksi yang sama yakni inflation targeting, kurva Phillips, dan pendekatan market-first, maka kelas menengah tetap akan menanggung biaya kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi mereka.

“Pertanyaannya bukan siapa penggantinya, tapi apakah penggantinya itu berani mempersoalkan asumsi yang selama ini dipakai,” pungkasnya.