Aturan Pilah Sampah dari Rumah Bebani Warga Jakarta

Tumpukan sampah di kawasan Palmerah, Jakbar. (Foto: Antara)

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mewajibkan warga memilah sampah dari rumah menuai kritik. Pengamat tata kota Trubus Rahardiansyah menilai aturan tersebut justru membebani masyarakat yang selama ini sudah membayar iuran sampah.

Menurut Trubus, kewajiban memilah sampah akan sulit berjalan efektif karena warga merasa telah memenuhi kewajibannya melalui pembayaran iuran.

“Masyarakat itu sudah bayar. Jadi mereka berharap layanan pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, dilakukan oleh petugas,” kata Trubus pada inilah.com, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai, persoalan utama bukan pada kesadaran warga semata, melainkan pada sistem layanan yang belum optimal. Trubus mempertanyakan transparansi penggunaan iuran sampah yang selama ini dibayarkan masyarakat. “Publik juga bertanya, uang yang disetor itu digunakan untuk apa,” ujarnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah merekrut tenaga khusus untuk menangani pemilahan sampah, seperti model petugas Badan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (BPSU). Selain meningkatkan efektivitas, langkah ini juga dinilai bisa membuka lapangan pekerjaan baru.

Di sisi lain, Trubus menekankan bahwa akar persoalan sampah Jakarta ada pada minimnya fasilitas pengolahan. Ia menyinggung proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang tak berjalan optimal, sehingga Jakarta masih bergantung pada TPA Bantar Gebang.

“Kalau pengolahan tidak dibenahi, mau dipilah dari rumah pun tidak akan signifikan dampaknya,” tegasnya.

Ia pun mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah baru di dalam wilayah Jakarta agar tidak terus bergantung pada daerah penyangga.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menerbitkan instruksi gubernur (Ingub) yang mewajibkan pemilahan sampah dari hulu ke hilir. Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat sekaligus mengatasi persoalan sampah yang terus berulang di ibu kota.