Indonesia mengambil langkah berani dalam tata kelola internet global. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI), Grok.
Keputusan tegas ini diambil sebagai respon atas temuan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake yang k kian meresahkan.
Darurat “Deepfake” Seksual
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu, menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar pemblokiran teknis, melainkan upaya menjaga martabat kemanusiaan. Pemerintah menilai praktik deepfake bermuatan seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya.
Meutya menegaskan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah bebas hukum. Penyalahgunaan AI untuk membuat konten seksual nonkonsensual dipandang sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Ultimatum untuk Platform X
Tindakan pemerintah tidak berhenti pada pemblokiran. Kemkomdigi secara resmi telah meminta X (dahulu Twitter), selaku pengelola platform Grok, untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.
Evaluasi lanjutan mengenai nasib Grok di Indonesia akan sangat bergantung pada komitmen perbaikan yang diajukan oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut.
Secara hukum, kebijakan ini memiliki landasan kuat, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan ini mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.
Dukungan Pakar: Jangan Pakai Standar Ganda
Langkah agresif pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari pakar keamanan siber Vaksincom, Alfons Tanujaya. Ia menilai keputusan ini tepat dan patut diapresiasi, menempatkan Indonesia sebagai pelopor dalam memastikan keamanan ruang digital.
Menurut Alfons, pemblokiran adalah konsekuensi wajar jika sebuah platform terbukti memberikan ancaman serius terhadap perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi. Ia mengingatkan raksasa teknologi global untuk tidak hanya mengejar profit semata.
“Nilai-nilai moral tiap negara berbeda. Apa yang mungkin dianggap wajar di negara lain, belum tentu cocok di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk seluruh dunia,” tegas Alfons.