Tak Masuk Prioritas 2027, OIKN Meminta Anggaran Rp15,8 Triliun: Lebih Baik untuk Tambah Gaji Guru Rp438.000/Bulan

Suasana di sekitaran Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Rabu (14/8/2024). (Foto: Dok. Inilah.com/ Rizki Aslendra)

Ketika negara sedang berhemat besar-besaran, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) minta tambah anggaran Rp15,8 triliun untuk percepatan pembangunan tahap II dan III. Padahal, dana sebesar itu cukup untuk menambah penghasilan guru se-Indonesia sebesar Rp438 ribu/bulan selama setahun.

Saat ini, jumlah guru di Indonesia sekitar 3 juta orang. Terdiri dari 1,2 juta guru non-ASN (Aparatur Sipil Negara), serta 1,8 juta guru ASN. Rasa-rasanya mereka lebih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut, diajukan karena total kebutuhan IKN, tahun depan, mencapai Rp22,5 triliun. Sementara alokasi pagu indikatif pada saat ini ditetapkan Rp6,7 triliun.

“Total kebutuhan anggaran OIKN pada 2027 sebesar Rp22,5 triliun. Berdasarkan pagu indikatifnya, baru Rp6,7 triliun. Jadi, masih kurang Rp15,8 triliun,” kata Bimo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2026).

Usulan tambah anggaran itu, kata dia, terbagi menjadi dua fokus besar. Yakni, pemenuhan anggaran pembangunan IKN Batch II sebesar Rp7,22 triliun, dan Batch III senilai Rp8,57 triliun.

Untuk proyek Batch II, total kebutuhan dana mencapai Rp20 triliun menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-year) periode 2025–2027.

Tak Masuk Prioritas, OIKN Banyak Menuntut

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tak masuk 8 Program Kerja Prioritas Nasional di RAPBN 2027.

Jadi, sebaiknya tak terlalu banyak menuntut. Selain itu, bukan sebagai kelalaian Presiden Prabowo Subianto.

“Tak masuknya IKN adalah koreksi yang tepat atas arah pembangunan nasional problematik yang digagas mantan Presiden Jokowi. Letak problematiknya, IKN tidak masuk skala prioritas,” tegasnya.

Keterbatasan fiskal pemerintah pada saat ini, menurut Achmad Nur, harus disikapi dengan cara yang tepat. Prioritaskan kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja. Hindari mengalirkan dana raksasa untuk membangun pusat pemerintahan dari nol.

“Persoalan yang lebih mendasar adalah soal urutan prioritas. Negara dengan keterbatasan fiskal, semestinya mendahulukan masalah kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan pekerjaan produktif, transportasi publik, perumahan rakyat, kemiskinan, serta ketimpangan antarwilayah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, keputusan tidak menempatkan IKN sebagai prioritas nasional merupakan langkah rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara kebijakan publik.

“Delapan prioritas RAPBN 2027 itu mencakup pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur perumahan, ekonomi desa, serta pengentasan kemiskinan dinilai menyentuh langsung kapasitas produktif masyarakat,” bebernya.

OIKN Minta Terus Tambahan Anggaran

Pada 2025, alokasi anggaran yang dikucurkan Rp3,68 triliun, kemudian digelontorkan lagi sebesar Rp3,73 triliun pada 2026. Tahun depan, terdapat sisa kebutuhan sebesar Rp12,57 triliun. Sedangkan alokasi yang tersedia hanya Rp5,34 triliun.

“Untuk mencapai target penyelesaian pada 2027, OIKN mengusulkan tambahan anggaran pembangunan Batch ke-2 sebesar Rp7,22 triliun,” kata Sekjen OIKN, Bimo Adi Nursanthyasto.

Sementara, proyek IKN Batch III dirancang berskema tahun jamak periode 2026–2028, total kebutuhan dananya mencapai Rp17,2 triliun.

Proyeknya terdiri dari penyediaan hunian bagi pimpinan, anggota, dan sekretariat lembaga legislatif serta yudikatif. Lengkap dengan ekosistem pendukungnya.

Guna memulai Batch III, OIKN sebelumnya telah mengusulkan tambahan dana sebesar Rp2,7 triliun untuk anggaran 2026 yang saat ini masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Karena alokasi 2027 belum memasukkan kebutuhan Batch III, maka OIKN mengajukan tambahan dana Rp8,57 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

Duit Pas-pasan Ingin Proyek Fisik Dikebut

Berdasarkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun depan, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian fisik gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Mulai kompleks perkantoran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain gedung pemerintahan, anggaran tersebut dialokasikan untuk memperkuat konektivitas internal dan eksternal.

Pekerjaan meliputi penyelesaian jaringan jalan di KIPP 1B, 1C, dan Wilayah Pengembangan (WP) 2, serta optimalisasi jalan pendukung di KIPP 1A.

Pengembangan infrastruktur dasar juga mencakup perluasan jaringan Penyediaan Air Minum (PAM) dan pembangunan kolam retensi guna mengantisipasi risiko banjir di kawasan perkotaan IKN.

Bimo menegaskan, pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut bersifat wajib (mandatory spending) untuk menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas publik yang telah dibangun di IKN.  “Kebutuhan tambahan anggaran untuk percepatan dan pemenuhan infrastruktur,” tutur Bimo.