Panggil Dirut Pertamina ke Hambalang, Prabowo Tagih B50 dan Perintahkan Pangkas Anak Cucu BUMN

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan B50 dari Dirut Pertamina Simon Mantiri di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet)

Langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus merombak tata kelola BUMN makin digenjot. Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan langsung mengenai perkembangan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) serta kesiapan infrastruktur bioetanol nasional.

Laporan strategis itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri yang menghadap Presiden Prabowo di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Melalui keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi pertemuan tersebut. Teddy menyebut, Simon melaporkan secara terperinci progres implementasi B50 yang sebelumnya telah resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Juli lalu.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50 persen) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh Pemerintah,” kata Teddy.

Pasokan Energi Hijau dan Kesiapan Bioetanol

Program B50 dan bioetanol menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam memangkas ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Lewat optimalisasi sumber daya alam dalam negeri, pemerintah optimistis kemandirian energi nasional bisa cepat terealisasi.

Langkah Pertamina dalam menyiapkan infrastruktur penunjang bioetanol ini menjadi krusial. Pasalnya, selain biodiesel berbasis kelapa sawit, bioetanol berbasis tebu dan komoditas hayati lainnya bakal menjadi tumpuan baru transisi energi bersih di Tanah Air.

Bersih-bersih BUMN: Pangkas Anak Cucu Perusahaan

Tak hanya berdiskusi soal pasokan energi, Presiden Prabowo memanfaatkan pertemuan itu untuk memberikan arahan tegas terkait pembenahan internal perusahaan pelat merah.

Prabowo menginstruksikan manajemen Pertamina, PLN, hingga BUMN lainnya untuk segera merampingkan struktur organisasi. Salah satu poin utamanya: pangkas habis anak hingga cucu perusahaan yang dianggap membengkak dan memperpanjang rantai birokrasi.

“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, pemangkasan birokrasi dan struktur organisasi ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin BUMN bergerak lebih lincah, profesional, dan efisien dalam mengeksekusi berbagai proyek strategis negara.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tegas Teddy.