Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, sudah banyak kemajuan yang tercapai. Tapi, masih banyak masalah yang belum terselesaikan.
Dari sisi umur, Indonesia memang tidak muda lagi. Jika masa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja dibatasi 58, 60 hingga 65 tahun. Harus pensiun.
Begitu panjang perjalanan sejarah yang dilalui bangsa ini. Tentu saja, banyak capaian atau perubahan yang terjadi. Selama lebih dari 8 dekade republik ini berdiri.
Tinggal kita renungkan, rasakan, dan saksikan. Lebih berat mana timbangannya. Apakah perubahan yang positif, atau sebaliknya.
Perenungan ini penting untuk mendapatkan pijakan dalam bergerak nanti. Agar Indonesia bisa semakin cepat menjadi bangsa maju, bahkan menjadi mandiri di banyak sektor.
Tentunya, mandiri dalam arti menjadi bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Tidak terlalu bergantung kepada bangsa lain.
Memang betul, menjadi bangsa yang mandiri bukan perkara mudah. Tapi, bukan pula sesuatu yang tak mungkin terwujud. Apalagi Indonesia punya modal kuat.
Jika lebih dari 290 juta penduduk Indonesia bersatu, tujuan mulia dari kehidupan berbangsa dan bernegara itu, mudah tercapai.
Dan, bangsa ini perlu membangun optimisme yang kuat. Seperti yang pernah digelorakan The Founding Fathers, Bung Karno saat pidato HUT RI pada 1966.
“Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita adalah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang memercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong.”
Dari berbagai capaian yang berhasil diraih selama 81 tahun kemerdekaan RI, masih menyisakan satu masalah yang sangat mengganjal. Yakni, kemiskinan yang sejati.
Saat ini, masyarakat terlihat seolah-olah kehidupannya seperti kelas menengah. Padahal, penghasilan hanya pas-pasan untuk hidup. Tabungan pun tak punya. Atau punya namun tak ada isinya (saldo).
Kemandirian Pangan
Pada April 2026, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kabar baik. Bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada di sembilan komoditas pangan strategis. Yakni, beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Ketika banyak negara mengalami krisis pangan, informasi tersebut jelas kabar baik. Bahwa Indonesia pada saat ini sudah menjadi bangsa yang tangguh di sektor pangan. Bisa memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Kalau pangan tidak kita kuasai, negara bisa dengan mudah ditekan. Tetapi hari ini kita buktikan, produksi naik, impor turun, dan Indonesia semakin kuat,” kata Mentan Amran, Rabu (1/4).
Ketergantungan impor merupakan titik lemah sebuah negara, terutama dalam situasi krisis global. Ketika negara produsen menahan ekspor, negara pengimpor akan langsung terdampak.
Mentan Amran benar. Pada Juni 2025, organisasi pangan dunia di bawah PBB yakni Food and Agriculture Organization (FAO), memproyeksikan produksi beras di Indonesia bakal mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026.
Ini jelas pengakuan dunia akan ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia. Setelah Tiongkok, India, dan Bangladesh.
Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture (USDA) pun mengakui adanya lonjakan produksi beras Indonesia yang mencapai 34,6 hingga 34,7 juta ton. Alhasil, Indonesia menjadi produsen beras tertinggi di kawasan ASEAN.
Keberhasilan tersebut membawa Indonesia keluar dari posisi sebagai negara importir menuju pemain yang mulai diperhitungkan secara global. Bahkan, kebijakan pengendalian impor Indonesia disebut mulai berdampak pada dinamika harga pangan dunia.
Impor Beras dari Zaman ke Zaman
Sejatinya, era swasembada beras bukan barang baru bagi Indonesia. Karena, swasembada beras pertama kalinya terjadi di era Presiden Soeharto. Pada 1984, produksi beras mencapai 25,8 juta ton, meroket signifikan ketimbang produksi 1969 sebanyak 12,2 juta ton.
Pengakuan internasional pun datang. Soeharto diundang untuk berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) di Roma, Italia, pada 14 November 1985.
Dalam momen bersejarah itu, Soeharto menegaskan bahwa keberhasilan swasembada beras, merupakan hasil dari kerja ‘raksasa’ suatu bangsa.
Selanjutnya, Soeharto menyerahkan bantuan 100.000 ton padi dari petani Indonesia, untuk korban kelaparan di negara-negara Afrika. Sejak itulah, Indonesia tak pernah kekurangan beras. Namun semuanya berubah saat era reformasi menggulung zaman.
Dalam dua periode pemerintahan SBY, impor beras awalnya dibuka rendah. Pada 2004, impor ditetapkan 236 ribu ton, kemudian turun menjadi 189 ribu ton pada 2005.
Setahun kemudian naik menjadi 438 ribu ton, tiba-tiba melonjak menjadi 1,4 juta ton pada 2007.
Pada 2010–2014 kebijakan impor kembali masif, total impor mencapai 6,5 juta ton. Rekor tertinggi terjadi pada 2011 sebesar 2,7 juta ton.
Sepanjang 2014–2017, angka impor di bawah 1,5 juta ton per tahun. Tertinggi pada 2015 dan 2016. Selanjutnya, sempat ditetapkan impor 1,8 juta ton pada 2018, untuk stabilisasi harga. Setelah itu melandai.
Pada 2022, impor beras kembali meningkat sekitar 429 ribu ton. Setahun kemudian, impornya melonjak menjadi 3,06 juta ton akibat anjloknya produksi domestik. Pada 2024, Jokowi mengizinkan impor beras lebih ugal-ugalan sebesar 4,5 juta ton.
Ekonomi Tinggi Mustahil Tanpa Hilirisasi
Sejak awal memerintah, Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan program hilirisasi. Atau program mendorong bertumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi.
Langkah ini selaras dengan impian besar Presiden Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di level delapan persen.
Hal itu hanya bisa terealisasi jika investasi mengalir deras, lapangan kerja muncul di mana-mana. Sehingga rakyat punya daya beli yang kuat yang menopang perekonomian tumbuh tinggi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar pernah menyampaikan bahwa hilirisasi mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Hal itu terbukti dari sejumlah provinsi yang tersentuh program industrialisasi, mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi dalam waktu cepat. “Ekonominya tumbuh dua digit dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Amalia.
Namun, konsep hilirisasinya juga harus pas. Jangan hanya gembar-gembor hilirisasi hanya untuk mengeruk kekayaan alam secara ugal-ugalan, seperti di era Jokowi.
Begitu banyaknya investor Tiongkok yang membangun smelter nikel di Indonesia. Mereka pun leluasa mengeruk nikel dari perut bumi Indonesia dengan serampangan.
Beda dengan era Jokowi, program hilirisasi ternyata tak seindah warna aslinya. Investor Tiongkok berbondong-bondong membangun smelter nikel di Indonesia. Demi bisa mengeruk nikel secara ugal-ugalan dari perut bumi Indonesia.
Jangan heran jika smelter milik para cukong Tiongkok itu, hanya memproduksi barang setengah jadi, seperti Nickel Pig Iron (NPI), feronikel, dan baja antikarat. Jadi bukan produknya ekosistem kendaraan listrik.
Jadi bukan termasuk industri untuk pengembangan baterai kendaraan listrik yang menguntungkan posisi Indonesia. Sehingga pantas jika nilai tambahnya kecil sekali, bahkan boleh dibilang rugi karena meninggalkan masalah kerusakan lingkungan yang luar biasa sekali.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyebut, program hilirisasi di era Jokowi hingga kini, belum berubah paradigmanya. “Tak ubahnya hanya sebagai mantra bertuah, tetapi tidak pernah dilaksanakan secara benar,” kata Fahmy, Selasa (4/8/2026).
Dalam pengusahaan sumber alam, kata dia, paradigma pengusaha dan penguasa, hanya beda-beda tipis. Yakni, keruk-jual tanpa diolah lebih jauh demi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Sejauh ini, hilirisasi hanya sekadar ‘smelterisasi’ tanpa menciptakan ekosistem industrialisasi. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harus bertanggung jawab. “Kebetulan, dua menteri (Kemenperin dan Kementerian ESDM) sama-sama dari Golkar. Keduanya perlu dievaluasi tuh,” tandasnya.
Program hilirisasi nikel ini sempat terganggu dengan keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memangkas produksi dari seluruh tambang minerba termasuk nikel. Di mana target produksi tambang nikel yang tersemat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).
Alasannya untuk meningkatkan harga komoditas minerba andalan Indonesia di pasar global. Namun, cara itu justru berdampak kepada terganggunya bisnis hilirisasi. Banyak smelter nikel yang mengurangi operasi. Bahkan sudah ada gulung tikar, bersiap melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
GNI Tumbal Pertama
Adalah PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menjadi tumbal pertama dari kebijakan pemangkasan produksi nikel oleh Kementerian ESDM.
Perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah itu, mem-PHK 1.900 karyawan mulai Rabu (5/8/2026).
Saat ini, GNI mempekerjakan sekitar 6.325 karyawan. Namun, operasional perusahaan, kini hanya berfokus kepada satu fasilitas smelter, dan satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sehingga, perusahaan terpaksa melakukan PHK.
Berdasarkan surat pemberitahuan efisiensi PT GNI, pengurangan sebanyak 1.900 karyawan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Manajemen PT GNI juga memastikan seluruh hak karyawan yang terdampak PHK akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara, Kartiyanis Lakawa, mengatakan proses PHK akan dilaksanakan secara bertahap selama empat hari.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD telah mengusulkan agar pekerja lokal tetap dipertahankan di tengah kebijakan efisiensi tersebut. Namun, besarnya jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi membuat usulan tersebut sulit diwujudkan.
“Kami dari pemda dan teman-teman DPRD memberikan saran kepada pihak manajemen agar karyawan lokal kalau bisa diprioritaskan untuk tidak di-PHK,” ungkap Kartiyanis.
Nikel Meredup Muncul Bauksit
Realisasi investasi bidang hilirisasi di triwulan II tahun 2026, mencapai Rp152,7 triliun. Atau tumbuh 5,7 persen dan berkontribusi 29,8 persen terhadap total realisasi investasi pada periode yang sama.
“Investasi hilirisasi triwulan II meningkat 5,7 persen, dan total realisasi investasinya hampir 30 persen, atau tepatnya 29,8 persen,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, Kamis (16/7).
Kali ini, Rosan menyebut, telah terjadi pergeseran di komoditas utama hilirisasi. Jika sebelumnya nikel menjadi raja, kini digantikan hilirisasi bauksit.
“Bauksit nomor satu, biasanya selalu nikel. Pergeseran ini karena memang ada beberapa pembangunan bauksit (smelter). Baik oleh (investor) dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Rosan.
Pergeseran ini, menurut Rosan, harus dimaknai sebagai kabar baik. Bahwa hilirisasi di Indonesia tidak hanya bertumpu kepada satu komoditas.
Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong pengembangan hilirisasi di berbagai sektor yang memiliki potensi besar, serta keunggulan kompetitif. Misalnya, kelapa sawit, karet, kayu, pasir silika, dan sektor-sektor lain yang masuk dalam peta jalan hilirisasi nasional.
Saat ini, Rosan menyebut, ekosistem untuk hilirisasi nikel telah berkembang lebih lengkap. Rantai nilai hilirisasi nikel sudah mencakup berbagai tahapan. Mulai dari bahan mentah hingga ekosistem baterai kendaraan listrik.
Ke depan, pemerintahan Prabowo Subianto ingin mengembangkan ekosistem hilirisasi sektor lain. Termasuk bauksit, sawit, karet, kayu, dan pasir silika.
Dorongan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
“Kita memang prioritaskan ada dalam cetak biru hilirisasi. Di mana, kita sudah mempunyai keunggulan kompetitif. Misalnya dari besarnya cadangan atau cadangan di Indonesia,” bebernya.
Pemerintah berkomitmen terus mempercepat hilirisasi sebagai salah satu strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri nasional, memperbesar nilai tambah sumber daya alam, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Belum Merdeka dari Kemiskinan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 8,25 persen per September 2025. Atau setara 23,36 juta orang.
Jika dibandingkan delapan puluh satu tahun lalu, jelas gelap karena BPS baru menghitung angka kemiskinan pada 1970 yang mencapai 70 juta jiwa. Atau setara 60 persen dari total penduduk Indonesia pada saat itu.
Atau jika dibandingkan dengan data kemiskinan dari BPS pada 1976 yang sebesar 40,1 persen, memang terjadi penurunan yang signifikan.
“Namun, keberhasilan ini tidak boleh dimaknai bahwa persoalan kemiskinan telah selesai,” kata Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman kepada Inilah.com, Selasa (4/8).
Faktanya, tingkat kemiskinan pedesaan masih cukup besar, mencapai 10,72 persen. Atau jauh di atas tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 6,60 persen. “Pertanda ketimpangan pembangunan masih nyata,” tandas Rizal.
Rizal benar. Potret itu, sesungguhnya menggambarkan, yang berhasil diturunkan, terutama adalah kemiskinan statistik.
Sementara kemiskinan struktural akibat rendahnya produktivitas, akses terhadap pekerjaan berkualitas, dan ketimpangan wilayah masih menjadi persoalan mendasar.
Ke depan, pemerintah perlu lebih fokus untuk mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan. Berbagai program yang diselenggarakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) harus digenjot. Tentunya dengan besaran anggaran yang memadai.
Di sisi lain, bonus demografi belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Memang, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026. Namun, indikator tersebut menutupi persoalan kualitas pekerjaan.
Dari sekitar 147,7 juta penduduk yang bekerja, hampir sepertiga masih bekerja paruh waktu, atau setengah menganggur. Dengan rata-rata upah hanya sekitar Rp3,29 juta/bulan.
“Kondisi ini menunjukkan ekonomi Indonesia masih mampu menciptakan pekerjaan, tetapi belum mampu menciptakan pekerjaan yang produktif dan berpenghasilan layak,” kata Rizal.
Jika kondisi ini terus berlanjut, bonus demografi berpotensi berubah menjadi tekanan sosial. Karena pertumbuhan angkatan kerja tidak diimbangi transformasi industri dan peningkatan produktivitas.
Soal target kemiskinan ekstrem nol persen, menurut Rizal, layak diapresiasi. Akan tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir kebijakan. Kemiskinan ekstrem, memang telah turun menjadi sekitar 0,85 persen.
Namun, jutaan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, masih sangat rentan kembali ke kelompok miskin. Karena harus menghadapi inflasi pangan, PHK, atau perlambatan ekonomi.
“Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, melainkan memperbesar kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja formal bernilai tambah tinggi,” bebernya.
Mungkinkah terwujud? Tegas saja Rizal menjawab sangat mungkin. Tanpa reformasi struktural di sektor industri, pendidikan vokasi, investasi, dan perlindungan tenaga kerja, Indonesia berisiko hanya berhasil memperbaiki statistik kemiskinan. Tanpa benar-benar menyelesaikan akar persoalannya.