Komitmen Presiden dalam mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air dinilai patut diacungi jempol. Dukungan politik dari kepala negara menjadi modal yang sangat krusial agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara optimal dan tanpa ragu dalam mengusut tuntas berbagai skandal rasuah.
Pengamat politik Hendri Satrio yang akrab disapa Hensa menyatakan, keberpihakan pemimpin negara ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar bagi para penegak hukum di lapangan.
“Publik tentu patut mengapresiasi ketika Presiden menunjukkan keberpihakan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dukungan politik dari pemimpin negara penting agar aparat penegak hukum semakin percaya diri menjalankan tugasnya,” ujar Hensa kepada wartawan, Minggu (12/7/2026).
Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Kendati demikian, Hensa memberikan catatan kritis bahwa apresiasi tersebut harus dibarengi dengan konsistensi yang nyata. Menurutnya, perang terhadap korupsi hanya akan mendapatkan legitimasi yang kuat di mata masyarakat jika dijalankan secara berkelanjutan, profesional, dan bersih dari praktik tebang pilih.
“Apresiasi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan penegakan hukum berjalan konsisten. Di situlah kepercayaan publik akan tumbuh,” tegasnya.
Harapan Besar Publik di Pundak Jampidsus
Hensa juga menyoroti bagaimana besarnya perhatian masyarakat terhadap kinerja Korps Adhyaksa, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) belakangan ini. Fenomena tersebut mencerminkan betapa tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.
Ia melihat sejumlah gebrakan yang dilakukan belakangan ini sebenarnya sudah berada di jalur yang benar dan mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat agenda bersih-bersih. Namun, konsistensi jangka panjang tetap menjadi ujian terberat.
“Yang perlu dijaga sekarang adalah kesinambungannya. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya kuat pada momentum tertentu. Publik ingin melihat bahwa komitmen ini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang konsisten,” papar Hensa.
Membangun Warisan Tata Kelola yang Bersih
Lebih jauh, Hensa mengingatkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak melulu diukur dari seberapa banyak perkara yang ditangani atau seberapa banyak orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Parameter utamanya adalah sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum bisa dipulihkan kembali.
“Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembuktian harus tetap menjadi fondasi utama. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin kuat,” tuturnya.
Hensa berharap agar komitmen antikorupsi ini tidak mengendur di tengah jalan dan terus dikawal ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kalau konsistensi ini terus dijaga, saya kira itu akan menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang baik. Apresiasi memang layak diberikan, tetapi pengawalan publik juga tetap diperlukan agar semangat antikorupsi terus terpelihara,” pungkas Hensa.