Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan ketika para pemimpin dunia bertemu.
Mengapa sekarang?
Bukan mengapa mereka bertemu, melainkan mengapa isu yang dibicarakan berubah begitu drastis.
Dua puluh tahun lalu, pertemuan bilateral Indonesia–Singapura hampir selalu dipenuhi pembicaraan mengenai perdagangan, investasi, pelabuhan, kawasan industri, tenaga kerja, atau perbatasan.
Semua itu masih penting, tetapi bukan lagi inti cerita. Kini kosakata diplomasi berubah. Yang diperbincangkan adalah karbon, Kecerdasan buatan, Pusat data, Kabel bawah laut, Keamanan siber, Listrik lintas negara, hingga, Rantai pasok.
Seolah-olah dunia sedang mengganti kamusnya sendiri.
Di situlah letak makna sesungguhnya dari 26 kesepakatan yang lahir dalam Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura.
Banyak orang menghitung jumlah kesepakatannya. Sangat sedikit yang bertanya mengapa hampir seluruhnya berbicara mengenai masa depan, bukan masa lalu.
Sesungguhnya, dunia sedang memasuki fase yang oleh ekonom disebut re-globalisasi.
Globalisasi belum mati. Ia hanya berganti bentuk.
Pada dekade 1990-an, globalisasi dibangun di atas satu keyakinan besar, barang harus bergerak bebas.
Maka pelabuhan diperbesar, kontainer diperbanyak, tarif diturunkan. Dan hampir dipastikan semua negara berlomba mengekspor sebanyak mungkin.
Tetapi pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, konflik Laut Merah, serta rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok mengubah semuanya.
Negara-negara tiba-tiba menyadari bahwa efisiensi ternyata tidak selalu identik dengan keamanan.
Dunia mulai berbicara tentang friend-shoring, near-shoring, dan supply chain resilience.
Bukan lagi siapa yang paling murah. Melainkan siapa yang paling dapat dipercaya.
Inilah sebabnya mengapa Singapura dan Indonesia tiba-tiba berbicara mengenai rantai pasok, energi, dan teknologi dalam satu tarikan napas.
Karena geopolitik telah berubah menjadi geoekonomi.
Dalam bukunya The New Map, Daniel Yergin menunjukkan bahwa energi selalu menentukan arah politik dunia.
Dahulu minyak menjadi pusat pertarungan. Hari ini listrik hijau mengambil alih panggung. Besok mungkin data yang menggantikannya.
Indonesia memasuki era ini dengan membawa “emas baru” berupa nikel, panas bumi, hutan tropis, dan tenaga surya.
Singapura memasuki era yang sama dengan modal berbeda: institusi yang kuat, pusat keuangan, teknologi, dan jaringan global.
Dua negara ini memiliki apa yang tidak dimiliki pihak lain.
Indonesia memiliki sumber daya. Singapura memiliki kemampuan mengubah sumber daya menjadi nilai ekonomi.
Kolaborasi keduanya bukanlah pilihan romantis. Ia adalah kebutuhan strategis.
Namun, sejarah mengajarkan bahwa sumber daya tidak pernah otomatis melahirkan kemakmuran.
Spanyol pernah menjadi negara terkaya setelah menemukan emas Amerika Latin.
Tetapi Revolusi Industri justru lahir di Inggris yang tidak memiliki emas sebanyak Spanyol.
Mengapa?
Karena sejarah tidak pernah memberi hadiah kepada pemilik sumber daya. Sejarah memberi hadiah kepada pemilik institusi.
Daron Acemoglu menyebutnya sebagai inclusive institutions. Institusi yang membuat inovasi tumbuh.
Yang menjamin kepastian hukum. Yang mendorong investasi jangka panjang.
Dalam konteks itu, kerja sama Indonesia–Singapura sesungguhnya tidak sedang menguji kekuatan ekonomi.
Ia sedang menguji kualitas tata kelola Indonesia sendiri.
Ada pelajaran menarik dari Singapura. Negara itu tidak pernah bercita-cita menjadi yang terbesar.
Lee Kuan Yew memahami bahwa negara kecil tidak bisa menang melalui ukuran.
Karena itu Singapura memilih menjadi negara yang paling dipercaya.
Kepercayaan kemudian berubah menjadi mata uang, Investor datang, Perusahaan global berkantor, Teknologi berkembang, Universitas tumbuh, Modal mengalir.
Kepercayaan ternyata memiliki nilai ekonomi.
Pertanyaannya, apakah Indonesia juga sedang menuju ke sana?
Karena diplomasi pada akhirnya bukan hanya membangun hubungan antarnegara. Diplomasi adalah upaya membangun kepercayaan.
Perdagangan karbon menjadi contoh paling menarik. Banyak orang masih menganggap karbon sekadar isu lingkungan.
Padahal karbon telah menjadi instrumen keuangan internasional. Nilainya mencapai miliaran dolar.
Indonesia memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Tetapi hutan hanya akan bernilai apabila dunia percaya bahwa Indonesia mampu menjaganya.
Sekali lagi, kata kuncinya adalah kepercayaan.
Begitu pula AI.
Banyak negara berlomba membuat model bahasa besar, membangun pusat data, dan mengembangkan semikonduktor.
Mengapa?
Karena data telah menjadi minyak baru. Tetapi berbeda dengan minyak. Semakin digunakan, data justru semakin bernilai.
Negara yang gagal membangun ekosistem AI bukan hanya tertinggal secara teknologi.
Ia akan tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, pertahanan, bahkan demokrasi.
Ada paradoks yang menarik.
Di tengah dunia yang semakin digital, diplomasi justru semakin manusiawi. Teknologi boleh berkembang. Algoritma boleh semakin canggih.
Tetapi yang menentukan tetaplah kepercayaan.
Francis Fukuyama pernah menulis bahwa modal sosial merupakan fondasi pembangunan modern.
Tidak ada algoritma yang mampu menggantikan integritas. Tidak ada AI yang mampu menggantikan kredibilitas.
Tidak ada investasi yang mampu bertahan tanpa kepastian hukum.
Maka sesungguhnya pesan paling penting dari pertemuan Indonesia–Singapura bukanlah AI. Bukan pula karbon.
Melainkan institusi.
Kita sering mengukur keberhasilan diplomasi dari jumlah nota kesepahaman. Padahal sejarah tidak pernah mengingat jumlah dokumen.
Sejarah hanya mengingat perubahan. Berapa banyak MoU yang melahirkan industri baru? — Berapa banyak kesepakatan yang mengurangi kemiskinan?
Berapa banyak perjanjian yang menghasilkan ilmuwan baru? Berapa banyak kerja sama yang mengubah kualitas hidup rakyat?
Di situlah ukuran sesungguhnya.
Karena diplomasi bukan seni menghasilkan dokumen. Diplomasi adalah kemampuan mengubah kepentingan nasional menjadi kesejahteraan publik.
Mungkin lima puluh tahun mendatang orang tidak lagi mengingat bahwa pada Juli 2026 Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan.
Tetapi sejarah akan mencatat apakah dari 26 kesepakatan itu lahir Indonesia yang lebih inovatif, lebih hijau, lebih dipercaya, dan lebih berdaulat dalam teknologi.
Jika jawabannya ya, maka yang ditandatangani hari itu ‘harus dibaca’, bukan sekadar perjanjian.
Melainkan babak baru sejarah Asia Tenggara.