Gulita Karena Batu Bara

Ilustrasi–Sengkarut tata Kelola batu bara yang berdampak kepada minimnya pasokan untuk PLTU, memicu pemadaman listrik. (Desain: Inilah.com/Bece).

Status Indonesia negeri ‘gemah ripah loh jinawi’, acapkali tak seindah kenyataan. Katanya kaya batu bara, tapi listrik sering mati. Gara-gara minimnya pasokan batu bara untuk PLTU.

Di atas kertas, Indonesia memang kaya batu bara yang berjuluk si emas hitam. Berdasarkan Neraca Minerba 2025, Indonesia memiliki sumber daya batu bara sekitar 98 miliar ton, serta cadangan batu bara sebanyak 32 miliar ton.

Sayangnya, kekayaan alam sebanyak itu, tidak sebesar-besarnya digunakan untuk kehidupan rakyat. Sebagian besar justru masuk ke kantong-kantong pengusaha tambang papan atas.

Jangan heran, daftar orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dikuasai pengusaha batu bara. Misalnya, Dato Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), punya kekayaan US$27,2 miliar atau setara Rp422,79 triliun.

Atau Keluarga Widjaja (Sinarmas Group), Boy Thohir (Adaro), Kiki Barki (Harum Energy), Edwin Soeryadjaya (Saratoga Group) yang punya kekayaan hingga ratusan triliun rupiah, dari si emas hitam itu. 

Masalahnya, batu bara yang dikeruk dari perut bumi Indonesia, kebanyakan hanya untuk ekspor. Hanya sedikit yang digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk hajat hidup orang banyak. Salah satunya untuk bahan bakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel, membuat harga batu bara melompat. Kejar cuan besar, pengusaha batu bara lebih tertarik ekspor, ketimbang jual ke PT PLN untuk menghidupkan PLTU. Hasilnya: pemadaman bergilir atau total alias blackout.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PLN, Dahlan Iskan punya cerita soal minimnya pasokan batu bara untuk PLTU, yang membuat PLN tak punya banyak pilihan. Terpaksa pemadaman bergilir atau blackout. Biasa terjadi ketika harga si emas hitam mencapai puncaknya.

“Sebetulnya, ini (masalah) lama. Kalau harga batu bara naik, dolar AS lagi tinggi-tingginya, seperti sekarang. Pengusaha batu bara semangatnya ekspor. Padahal, batu bara kan milik bangsa Indonesia,” kata Abah Dis, sapaan akrabnya, dikutip Senin (22/6/2026).

Misalnya, persediaan batu bara di sebuah PLTU menipis, katakanlah hanya cukup untuk 7 hari. Sementara, pasokan batu bara akan tiba pada 15 hari. Maka, penggunaan batu bara harus dihemat, agar mencukupi sampai batu bara lainnya datang.

Karena penggunaan batu bara dihemat, maka produksi listriknya ikut menurun. Artinya, ya itu tadi, pemadaman bergilir. Pantas saja, pemadaman listrik hingga blackout selalu berulang.

Mulai 2002 (Jawa dan Bali), 18 Agustus 2005 (Jawa dan Bali), 4 Agustus 2019 (Jawa dan Bali). Teranyar pada 22 Mei 2026 
(Sumatera).

Serta pemadaman bergilir di Pulau Jawa yang terjadi sejak awal Juni 2026. Kini kabarnya wilayah Kalimantan yang kaya batu bara juga terkena pemadaman.

“Jadi, kalau biasanya pembangkit memproduksi katakanlah 600 MW, karena minimnya batu bara, produksinya tinggal 400 MW saja. Supaya batu baranya cukup sampai datang yang baru. Tapi risikonya ya pemadaman,” jelas Dahlan yang juga mantan Menteri BUMN di era SBY itu.

Lagi-lagi, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) mendapat sorotan tajam. Karena tak becus menjaga keandalan layanan setrum yang saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Celakanya lagi, Direktur Utama (Dirut) PLN, Darmawan Prasodjo, hanya bisa meminta maaf. Tanpa pernah membuka apa penyebabnya. Dan, setiap kali dilakukan pemadaman, tak ada pengumuman resmi dari pihak PLN.

“Kami sekali lagi memberikan upaya yang terbaik, mengerahkan seluruh kekuatan yang kami punya dan kami terus siaga agar sistem kelistrikan bisa segera pulih kembali,” kata Darmawan pada Sabtu (23/6/2026).

Dan, masalah pun dianggap selesai. Padahal, kerugian masyarakat yang terdampak pemadaman, sangat luar biasa. Ya, minimal korban perasaanlah.

Musim Krisis Batu Bara

Saat ini, berdasarkan data Indonesia Resources Studies (IRESS), kapasitas pembangkit listrik nasional sekitar 108 GigaWatt (GW), di mana kontribusi dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai energi primer, mencapai 56 persen.

Alhasil, maka kepastian volume dan kelancaran pasokan batu bara menjadi faktor penentu bagi PLN dalam menjaga keandalan layanan listrik nasional.

“Sayangnya, negara sering kali kalah dengan oligarki batu bara. Padahal, pasal 33 UUD 1945 jelas menyatakan, kekayaan alam milik negara dikelola negara untuk sebesar-besar kehidupan rakyat. Termasuk batu bara, tidak ada alasan PLN kekurangan,” tandas Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS, Jakarta, Kamis (25/6).

Ketika PLN dipimpin Nur Pamudji, pernah “mengancam” akan mengimpor batu bara akibat PLN tak mendapat pasokan dari pengusaha dalam negeri. Kala itu, pengusaha berbondong-bondong mengekspor batu bara karena harganya tinggi.

Selanjutnya era Sofyan Basyir, harga rata-rata batu bara sempat melonjak US$85–100/ton, PLTU mengalami kelangkaan. Kemudian muncul Kepmen ESDM No 23K/2018 tentang Domestic Market Obligation (DMO) dan Kepmen No 1.395K/2018 tentang Domestic Price Obligation (DPO).

Beleid itu mewajibkan seluruh perusahaan tambang untuk menjual minimal 25 persen dari total produksinya ke dalam negeri, termasuk PLN. Disebut aturan DMO. Dengan harga ditetapkan US$70 per ton untuk batu bara dengan nilai kalori basis 6332 kkal/kg, disebut DPO.

“Kepmen tersebut direvisi beberapa kali, seperti Kepmen ESDM No 267K/2022 terbit setelah blackout Agustus 2019, karena pengkhianatan oligarki batu bara,” kata Marwan.

Terakhir adalah Kepmen No 6/2026 yang memuat tata cara penyusunan rencana kerja (termasuk RKAB), serta pelaporan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Jika pemerintah bersikap tegas, berdaulat, serta bekerja sesuai konstitusi dan prinsip good governance, maka blackout tidak akan terjadi.

“Artinya, pengaruh oligarki di lingkar Prabowo masih kuat, terutama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang komitmennya diragukan. Diduga kuat, dia bagian dari oligarki tersebut,” tegasnya.

Marwan mempertanyakan alasan Menteri Bahlil yang menyebut pemadaman bergilir di Pulau Jawa bukan karena PLTU kekurangan batu bara.

Faktanya, PLN kekurangan pasokan karena stok yang tersedia di bawah angka normal dari Hari Operasi Pembangkit (HOP). Alhasil, PLN perlu mengatur sejumlah PLTU tidak beroperasi dalam kapasitas maksimal.

Akibatnya blackout memang benar-benar terjadi di sejumlah wilayah. Mengapa PLN melakukan ini? Sebab, jika beroperasi secara normal, lalu pasokan batu bara habis, maka PLTU tersebut berisiko berhenti beroperasi.

Jika sampai berhenti beroperasi, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beroperasi kembali seperti kondisi normal. Karena itu, PLN memilih terus mengoperasikan PLTU di bawah kapasitas guna menghemat batu bara, dengan risiko blackout di wilayah tertentu. 

“Saya cermati, Pak Bahlil selalu berkelit. Seolah tak ada masalah soal batu bara. Ini kan mencurigakan,” tandasnya.

Meski pengusaha batu bara dalam negeri sudah berkontrak dengan PLN, misalnya, pergerakan harga batu bara dunia yang naik sangat menentukan. Saat ini berada di kisaran US$135/ton, jauh di atas harga rata-rata 2025 sebesar US$110/ton.

“Maka tabiat buruk pengusaha batu bara terlihat lagi, mereka pasti mengutamakan ekspor ketimbang memenuhi DMO dan DPO. mereka bisa tunda sampai akhir 2026, ketika harga jelek,” bebernya.

Di sisi lain, Marwan mendukung jika pemerintah akan merevisi aturan DMO dan DPO. Misalnya dengan menaikkan kewajiban DMO dari 20 persen menjadi 30 atau 35 persen. Sedangkan kebijakan harga belinya bisa dinaikkan menjadi US$80 per ton.

“Kuncinya di pasal 33 UUD 1945, kekayaan alam di Indonesia milik rakyat yang dimandatkan kepada negara,” tandasnya.

UMKM Babak Belur

Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, sejak awal Juni 2026, sangat berdampak kepada perekonomian nasional.

Gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat kegiatan usaha, mulai dari sektor industri manufaktur hingga pelaku UMKM.

Tak hanya sektor bisnis, peluang investasi pun bakal ikut minggat. Sebab investor menjadi berpikir ribuan kali jika tahu jebloknya layanan setrum di Indonesia.

“Saat ini tahapannya sudah merugikan UMKM dan peluang investasi hilang,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Kamis (25/6).

Ia pun mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia bertanggung jawab atas krisis batu bara yang memicu krisis listrik. “Saya kira lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional, termasuk melalui audit teknis dan audit kinerja PT PLN (Persero). Termasuk audit kebijakan DMO dan DPO, kenapa tidak jalan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman murka dengan masih berlanjutnya pemadaman bergilir di Pulau Jawa yang mulai terjadi sejak awal bulan ini.

Pemadaman bergilir, kata Maman, sangat mengganggu aktivitas pelaku usaha mikro dan masyarakat secara luas. “Para pedagang es, maka esnya mencair karena listrik mati. Tidak bisa jualan. Pedagang frozen food (makanan beku), dan pedagang lainnya,” kata Maman di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Politikus Partai Golkar itu, menilai, gangguan pasokan listrik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup luas apabila tidak segera ditangani.

Ke depan, dia berharap, PLN bisa memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara yang dianggap sebagai biang kerok pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Pembenahan manajemen pasokan energi primer penting dilakukan untuk mencegah terulangnya gangguan listrik berskala besar seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu.

“Potensi blackout, seperti yang 3 tahun lalu, berpotensi terjadi lagi kalau manajemen rantai pasok yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujarnya.

Investor Kabur

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa menyebut, selain mengganggu proses produksi, pemadaman listrik akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional.

Dia memperkirakan, pemadaman listrik menurunkan produktivitas harian industri, sebesar 10 hingga 30 persen, terutama di sektor yang bergantung pada operasional tanpa henti.

“Dampaknya cukup signifikan, terutama karena Jawa merupakan pusat kegiatan industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa nasional,” ungkapnya. 

Bagi dunia usaha, kata dia, listrik merupakan faktor produksi yang sangat vital. Ketika terjadi pemadaman, terlebih tanpa pemberitahuan yang memadai, aktivitas produksi dapat terhenti, utilisasi kapasitas menurun, dan jadwal distribusi terganggu.

Bahkan dalam salah satu studi kasus di wilayah tertentu, total kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik, mencapai Rp9,37 miliar selama periode pengamatan tertentu.

Angka tersebut menunjukkan bahwa gangguan listrik dalam skala lokal saja sudah mampu menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.

Sektor manufaktur disebut sebagai kelompok usaha yang paling rentan terhadap gangguan pasokan listrik, khususnya industri yang menggunakan sistem continuous process atau produksi berkelanjutan.
(Penulis: Iwan, Reyhaanah, Clara)