Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta Pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat mengenai peristiwa pemadaman listrik bergilir yang semakin sering terjadi. Hal ini lantaran masyarakat sudah semakin gelisah dengan fenomena ‘byarpet’ listrik tersebut.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membebani masyarakat,” ujar Mufti Anam, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir mulai melanda wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga Jawa Timur sejak awal Juni. Sementara wilayah Jakarta dan Bali tak mengalami pemadaman karena diduga untuk menjaga citra di pusat pemerintahan.
Fenomena byarpet listrik ini pun memunculkan isu di tengah masyarakat bahwa sejumlah wilayah di Indonesia terancam blackout (mati total) akibat menipisnya cadangan batu bara PLN yang diprediksi hanya bertahan kurang dari dua pekan.
Terkait hal ini, Mufti mengingatkan bahwa ketidakjelasan informasi justru membuat masyarakat semakin resah.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tuturnya.
Mufti mengingatkan, pemadaman listrik bergilir ini sangat mengganggu aktivitas warga. Tak hanya semakin sering terjadi, durasi pemadaman listrik juga menjadi lebih lama. Bahkan di wilayah Bekasi Utara, pemadaman listrik pada Kamis (18/6/2026) terjadi selama hampir 10 jam.
“Pemerintah tutup mata dan seperti tidak memedulikan kesulitan rakyat. Dengan waktu yang lama dan terus-terusan terjadi, pemadaman listrik banyak menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi rakyat,” jelas Mufti.
Mufti juga menyoroti banyaknya masyarakat yang mengeluh melalui media sosial bahwa insiden byarpet menyebabkan mereka mengalami kerugian usaha, hingga hewan peliharaan seperti ikan hias mati. Mufti mengatakan, pemadaman listrik bergilir tidak bisa terus dibiarkan terjadi.
“Berapa banyak pelaku usaha rumahan dan UMKM yang harus mengalami kerugian karena pemadaman listrik yang lama? Berapa banyak bahan makanan untuk dijual harus terbuang? Berapa banyak warga yang gagal memperoleh penghasilan dan keberhasilan akibat listrik byarpet?,” tuturnya.
Mufti juga menyoroti kerugian psiko-sosial dengan peristiwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara terus menerus.
“Bayangkan berapa banyak juga ASIP (ASI perah) yang basi akibat ketiadaan listrik? Sementara kita tahu para ibu menyiapkan stok ASIP untuk anaknya dengan mencurahkan tenaga dan waktu,” sebutnya.
“Dan berapa banyak orang tua yang harus kesulitan menghadapi tangis anak-anaknya karena listrik mati! Ini pun belum termasuk dampak pada sektor kesehatan masyarakat,” lanjutnya.