Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan bantuan sosial dan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Minggu (31/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengungkap temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
“Di mana data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” kata Gus Ipul.
Presiden Prabowo Minta Data Disajikan Secara Jujur
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya meminta seluruh kementerian dan lembaga menyajikan kondisi data secara terbuka dan jujur sebagai dasar melakukan perbaikan kebijakan.
“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan ketidaktepatan sasaran bansos bukan disebabkan oleh pendamping PKH di lapangan, melainkan karena data penerima yang selama ini digunakan belum sepenuhnya akurat.
“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” katanya.
Operator Desa Jadi Kunci DTSEN
Gus Ipul menegaskan keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, operator data desa memiliki peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai fakta di lapangan.
“Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.
Menurutnya, proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa maupun kelurahan sebelum diinput ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Bahkan, Gus Ipul menyebut kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun dari daerah.
“Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan datanya, kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan,” ujarnya.
BPS Kelola Data Tunggal Nasional
Untuk memastikan akurasi data, Presiden Prabowo telah menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola DTSEN sebagai basis tunggal berbagai program bantuan pemerintah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui verifikasi lapangan, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta dukungan pendamping PKH.
“Kami bekerja sama dengan Pak Mensos dan jajarannya, memutakhirkan dengan metode ground check dibantu oleh pendamping PKH. Kami juga bekerja sama dengan Pemda untuk melakukan pemutakhiran di tingkat lokal,” kata Amalia.
Ia menjelaskan sejak triwulan II 2025, DTSEN telah digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial nasional.
“DTSEN terkini versi April 2026 terdapat 289 juta individu yang NIK-nya sudah tunggal. Dari situ kami bisa membentuk keluarga berbasis kartu keluarga sehingga ada 95,3 juta kartu keluarga di dalam DTSEN yang sudah pasti unik, tidak ada duplikasi dan tidak kosong,” jelasnya.
Data Lansia NTT Capai 627 Ribu Jiwa
Dalam kesempatan yang sama, Amalia juga memaparkan data lansia di NTT yang telah tercatat dalam DTSEN.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 627.404 lansia di NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118.711 lansia atau 18,92 persen hidup sendiri. Sementara 59,31 persen di antaranya telah menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI).
Adapun dari 379.592 lansia yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, sebanyak 91,11 persen telah memperoleh perlindungan kesehatan melalui program PBI.
Pemprov NTT Siap Perbarui Data
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya pemutakhiran DTSEN karena data tersebut menjadi dasar berbagai kebijakan sosial pemerintah.
“DTSEN sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik,” kata Emanuel.
Ia memastikan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota di NTT akan terus melakukan pembaruan data agar tidak ada warga miskin yang terlewat dari program bantuan.
“Kami terus melakukan proses pemutakhiran DTSEN dengan baik, terutama memastikan bahwa tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak masuk data,” ujarnya.
Pemerintah saat ini membuka dua jalur pembaruan data DTSEN, yakni jalur formal melalui RT, RW, desa, kelurahan dan dinas sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, layanan Command Center 021-171, dan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPS dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.