Pemerintah berjanji mengganti tabung melon dengan CNG dan bensin dengan E20. Tapi kajiannya di mana, pabriknya di mana, pipanya di mana? Di balik pengumuman demi pengumuman, ada jurang antara ambisi Istana dan dapur rakyat.
Tabung melon hijau itu masih tergeletak di pojok dapur ibu-ibu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Isinya tiga kilogram, harganya sembilan belas ribu, kadang tembus dua puluh lima ribu di pengecer. Pemerintah menjanjikan akan menggantinya dengan tabung baru — lebih murah, lebih bersih, lebih nasionalis. Tapi siapkah negara mengantarnya sampai ke kompor?
Pertanyaan itu mengambang di ruang rapat Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pekan lalu. Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana paling ambisius dalam sejarah konsumsi energi rumah tangga Indonesia.
Tabung tiga kilogram berisi Compressed Natural Gas atau CNG akan menggantikan elpiji subsidi, dimulai tahun ini di kota-kota besar Pulau Jawa. Lebih murah tiga puluh hingga empat puluh persen, kata Bahlil. Bahan baku dari perut bumi sendiri.
Di seberang ambisi itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman bahkan menjamin masyarakat tidak perlu repot. “Kompor tidak perlu diganti, tinggal plug, sudah mengalir,” katanya kepada wartawan, Kamis lalu. Tabung baru, kompor lama. Sederhana di permukaan.
Tapi kesederhanaan itulah yang dipersoalkan para ahli.
Klaim yang Belum Berkertas
Guru Besar Teknik Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, membantah klaim plug and play itu dengan angka. CNG disimpan pada tekanan dua ratus hingga dua ratus lima puluh bar. Pipa jaringan gas rumah tangga PGN saat ini hanya beroperasi pada empat bar. Selisihnya lima puluh kali lipat.
“Untuk distribusi CNG massal, perlu city gate station untuk menurunkan tekanan dari dua ratus bar ke empat bar,” tulis Iwa kepada Inilah.com. Indoor piping dan regulator harus diganti seluruhnya. SNI 7392:2008 dan SNI 7117:2005 sudah mengatur instalasi gas bumi di bangunan, tapi pengawasan lapangan untuk rumah tangga, kata Iwa, “masih lebih lemah dibanding industri.”
Metana — kandungan utama CNG di atas sembilan puluh lima persen — lebih ringan dari udara dan tidak berbau. Kebocoran tidak segampang dideteksi seperti elpiji. SNI mewajibkan odorizer, ventilasi, gas detector, dan jarak aman dari sumber api. Belum lagi pelatihan pengguna.
Itu sisi teknis. Di sisi politik, kritik datang lebih keras.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyebut rencana CNG tiga kilogram sebagai “usulan ngawur.” Bukan karena teknologinya tidak bisa, melainkan karena diumumkan tanpa kajian teknis-ekonomis yang dipublikasikan.
“Ketika Menteri ESDM menyampaikan itu ke Presiden, ke rapat kabinet, ke publik, paling tidak sudah ada kajian teknis ekonomis awal yang menunjukkan apakah solusi itu secara teknis dan ekonomis layak,” kata Fabby. Ia menuntut Kementerian ESDM merilis techno-economic analysis lengkap di situs resmi, dikonsultasikan dengan DPR, supaya publik bisa menilai.
Pertanyaan Fabby lebih telak: kenapa hanya CNG yang dibahas?
Empat Pintu yang Tidak Diketuk
Total konsumsi elpiji nasional mencapai delapan setengah juta ton per tahun. Dari jumlah itu, lebih dari tujuh setengah juta ton adalah elpiji tiga kilogram — yang setiap hari dipakai memasak nasi dan menggoreng tempe di puluhan juta rumah. Untuk mengganti volume sebesar itu, kata Fabby, ada empat pintu yang lebih masuk akal.
Pertama, optimalisasi jaringan gas kota. PGN sudah menyambung 815 ribu rumah hingga akhir 2024 dengan dua puluh ribu kilometer pipa. Target satu juta sambungan dipasang untuk akhir 2025. Tapi target lama dua setengah juta sambungan pada 2024 gagal dipenuhi.
“Setiap tahun harusnya ada penambahan tapi anggarannya kecil. Kenapa kita nggak memperluas jaringan gas itu?” Fabby balik bertanya.
Kedua, kompor listrik induksi. Kuncinya menaikkan daya rumah tangga miskin dari 450 atau 900 VA ke 2.200 VA, dengan tarif subsidi tetap diberikan lewat ID Pelanggan yang dicocokkan dengan basis data kemiskinan nasional. Skema ini, kata Fabby, sudah pernah dijalankan PLN pada 2016–2017. “Bukan hal yang rumit.”
Ketiga, kompor biomassa untuk wilayah pedesaan. Keempat, biogas di kawasan peternakan. Semua, klaim IESR, “lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan CNG.”
Yang lebih meresahkan, Pertamina sebagai pelaksana belum siap menjawab. Saat ditanya cakupan SPBG, harga keekonomian, dan kendala lapangan, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Dumatubun hanya mengulang satu kalimat.
“Jawabannya masih dalam kajian semuanya. Kalau udah ketok palu nanti kami sampaikan,” katanya kepada Inilah.com.
Ada jurang antara pengumuman dan eksekusi. Jurang itu, di lapangan, dibayar oleh ibu-ibu yang tidak tahu kapan tabung melonnya akan berganti — dan dengan apa.
Etanol yang Belum Tumbuh
Pindah dari dapur ke jalan raya, ambisi pemerintah lebih besar lagi. Mandatori bioetanol dua puluh persen atau E20 ditargetkan berlaku 2028. Bensin yang dijual di SPBU akan dicampur etanol dari tebu, singkong, atau jagung — meniru Brasil yang sudah di E27, India di E20, Thailand di E10–E85.
Tapi angka-angkanya bertabrakan.
Bahlil menyebut kebutuhan etanol untuk E20 di 2028 adalah delapan juta kiloliter setahun. Fabby, mengutip hitungan internal Pertamina, menyebut angka tiga sampai lima juta kiloliter. Sudah selisih dua hingga lima juta kiloliter di angka kebutuhan saja.
Lalu produksinya? Pada 2024, total produksi etanol nasional hanya enam juta liter. Bukan kiloliter — liter. Setara dengan 0,006 juta kiloliter. “Satu persen aja nggak ada,” kata Fabby.
Untuk menutup jurang itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjanjikan satu juta hektare lahan singkong baru.
Pabrik bioetanol Pertamina–Sinergi Gula Nusantara mulai dibangun di Glenmore, Banyuwangi, dengan kapasitas tiga puluh ribu kiloliter per tahun. Pabrik lain disiapkan di Bone, Sulawesi Selatan. Sambil menunggu, Indonesia akan mengimpor etanol dari Amerika Serikat dengan tarif nol persen.
Iwa Garniwa mencatat sisi kendaraan. Mobil dan motor produksi 2015 ke atas umumnya kompatibel dengan E20. Pembakaran lebih bersih, oktan naik. Tapi kendaraan tua di bawah 2010 berisiko di tiga titik: selang dan seal karet bisa retak karena etanol bersifat korosif dan higroskopis, sistem injeksi bisa tersumbat endapan yang larut, tangki besi rentan korosi. Solusinya retrofit minor: ganti selang ke fluoroelastomer, ganti filter, tune-up.
Industri otomotif sendiri minta jaminan. “Produsen otomotif harus diinfokan terlebih dahulu, dengan waktu yang cukup, untuk persiapan agar produknya dapat disesuaikan dengan BBM yang ada,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto, kepada Inilah.com. Lebih dari itu, kata Jongkie, “harus diamankan juga distribusi BBM tersebut, agar di seluruh Indonesia BBM tersebut dapat diperoleh.”
Apa yang Hilang dari Pidato
Brasil membangun ekosistem etanol selama lima dekade. Amerika hampir sama. Indonesia ingin melakukannya dalam tiga tahun. Fabby mengingatkan, kalau produktivitas tanaman rendah, ujungnya harga etanol bisa lebih mahal dari bensin. “Masa nanti harga etanolnya lebih mahal daripada harga BBM yang mau disubsidi? Anomali lagi. Nggak lucu gitu loh.”
Antara CNG yang belum bertabung dan etanol yang belum tumbuh, ada satu hal yang konsisten hilang dari pengumuman demi pengumuman: lembaran kajian publik yang bisa dibaca rakyat. Pemerintah punya hak menetapkan kebijakan. Publik punya hak tahu mengapa.
Untuk sementara, tabung melon itu masih akan tergeletak di pojok dapur. Kompornya menyala. Nasi tetap matang.
Negara, kelihatannya, masih sibuk merapat di rapat kabinet. [inu/Vonita/Clara]