Dilema BRICS di Pusaran Perang Iran-Israel: Ujian Berat bagi Kepemimpinan India

Para pemimpin negara yang tergabung dalam BRICS berpose bersama sat gelaran 17th BRICS Summit di Rio de Janeiro, Brasil, 7 Juli 2025. (Foto: gov.in)

Ketegangan yang kian membara di Timur Tengah kini menyeret blok ekonomi BRICS ke meja ujian. Teheran secara resmi mendesak aliansi negara berkembang yang kini dipimpin India tersebut untuk segera turun tangan menengahi eskalasi militer antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Sebagai anggota baru yang bergabung pada 2024, Iran menuntut sikap kolektif yang tegas dari BRICS untuk mengutuk apa yang mereka sebut sebagai ‘agresi militer’. Iran berharap blok ini mampu memainkan peran lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Barat.

Namun, harapan Teheran tampaknya membentur tembok realitas geopolitik. India, sang pemegang presidensi BRICS saat ini, memilih langkah super hati-hati. New Delhi sejauh ini tetap konsisten pada posisi netral dengan menyerukan penahanan diri, deeskalasi, dan kembalinya jalur dialog.

Kepentingan yang Saling Silang

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengakui kompleksitas posisi BRICS saat ini. Keterlibatan langsung beberapa anggota dalam situasi di Asia Barat membuat upaya membangun konsensus menjadi tantangan yang tidak mudah.

“India telah memfasilitasi diskusi antaranggota melalui jalur Sherpa, namun membangun posisi bersama di tengah konflik yang sedang berlangsung memerlukan proses yang mendalam,” ujar Jaiswal.

Analisis para pakar menyebutkan bahwa harapan Iran agar BRICS mengintervensi konflik adalah target yang kurang realistis. Perluasan anggota BRICS justru memperlebar jurang perbedaan internal. 

Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi tetap bersikap waspada terhadap Iran, sementara anggota lain enggan mengambil posisi yang konfrontatif dengan Washington.

Bukan Aliansi Militer Anti-Barat

Shanthie Mariet D’Souza, Presiden lembaga riset Mantraya, menilai BRICS kesulitan mengeluarkan pernyataan bersama yang tajam karena Iran sendiri merupakan pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Senada dengan itu, mantan Duta Besar India untuk AS, Meera Shankar, menegaskan watak asli blok ini.

“BRICS bukanlah aliansi negara-negara dengan pandangan politik yang seragam. Ini adalah kelompok longgar dengan agenda luas yang mencakup perdagangan, pembangunan, dan kerja sama ekonomi,” tegas Shankar.

Isu keamanan memang bukan ‘menu utama’ BRICS. Sejauh ini, India lebih mendefinisikan BRICS sebagai klub ekonomi negara berkembang yang bersifat ‘non-Barat’, bukan aliansi keamanan yang bersifat ‘anti-Barat’.

Pertaruhan Marwah New Delhi

Meski Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menlu Abbas Araghchi terus melobi PM Narendra Modi serta Menlu S. Jaishankar, New Delhi belum menunjukkan tanda-tanda akan merilis kecaman keras.

Profesor Gulshan Sachdeva dari Jawaharlal Nehru University menilai perang ini sebenarnya memaksa India mempertimbangkan ulang posisinya. Apalagi, gangguan di Selat Hormuz sangat berdampak pada impor energi India.

“Hasil dari presidensi India akan bergantung pada apakah New Delhi berani memobilisasi blok ini untuk merespons serangan terhadap salah satu anggotanya, atau hanya memilih pertemuan prosedural yang minim dampak,” jelas Sachdeva.

Pada akhirnya, krisis ini menyingkap tabir kontradiksi di dalam BRICS. Di satu sisi ia ingin menjadi kekuatan penyeimbang global, namun di sisi lain ia tersandera oleh kepentingan nasional masing-masing anggotanya yang sering kali berseberangan di medan tempur.