Purbaya Pakai Duit 6,6 Triliun Satgas PKH buat Tambal Defisit APBN, Bukan untuk Huntap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025). (Foto: Antara)

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan uang sitaan dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebesar Rp6,6 triliun akan digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hingga 30 November 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp560 triliun, atau setara 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ketika sudah masuk ke rekening, sudah tidak bisa dibedakan yang mana, yang mana,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Jumat (2/1/2025).

Bendahara negara menegaskan, uang sitaan itu tidak akan digunakan untuk membangun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bencana dari efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga yang dianggap tidak produktif.

“Uangnya sudah ada itu dari penyisiran dana-dana apa anggaran APBN 2026 dari kementerian/lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu,” kata dia.

“Yang itu (uang sitaan) bisa dipakai untuk yang lain, tapi untuk saat ini ya itu (uang sitaan) mengurangi APBN kita, defisitnya,” sambung Purbaya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyoroti rencana pemanfaatan uang sitaan yang berbeda. Menurutnya, dana Rp6,6 triliun bisa digunakan untuk merenovasi 6.000 sekolah atau membangun 100 ribu rumah bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Sebagai contoh, Rp6 triliun yang ada di sini ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6 ribu sekolah bisa kita perbaiki. Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi (korban bencana Sumatra), 100 ribu rumah, hunian tetap,” kata Prabowo di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Prabowo menambahkan, uang Rp6,6 triliun itu merupakan hasil sitaan Satgas PKH dari 20 korporasi yang ingkar dalam menjalankan kewajiban merawat hutan.

“Bayangkan berapa korporasi, 20 perusahaan ini. 20 perusahaan ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka, yang bisa menyelamatkan hidupnya 100 ribu saudara-saudara kita. Dan ini baru ujungnya,” imbuh Prabowo.