Komisi IX DPR Minta Pemerintah ‘Gercep’ Tangani 13 Anak Terpapar Stunting di Aceh

Anak korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Lubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Aceh, Selasa (09/12/2025). (Foto: Antara/Bayu Pratama).

Sulitnya akses menuju wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan. Kondisi ini, berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah pengungsian, terutama bayi dan balita.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan, sedikitnya 13 anak mengalami stunting pascabanjir dan longsor di Aceh. Temuan ini, menjadi peringatan serius terkait gizi anak-anak di lokasi pengungsian. Perlu penanganan segera.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat, guna  mencegah bertambahnya kasus stunting di wilayah terdampak bencana.

“Kami sangat prihatin dengan ditemukannya anak-anak terdampak bencana yang mengalami stunting. Ini bisa menjadi fenomena gunung es, karena jumlah yang terdata kemungkinan lebih kecil dari kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah harus segera melakukan penanganan cepat dan menyeluruh,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga memengaruhi tumbuh kembang anak, kecerdasan, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Padahal, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Ditegaskan, anak-anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas utama.

“Bantuan makanan khusus untuk bayi dan balita di pengungsian harus segera disalurkan. Kebutuhan gizi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, sehingga perlu perlakuan khusus,” ujarnya.

Selain bantuan pangan bergizi, Neng Eem juga mendorong penguatan layanan kesehatan anak di lokasi pengungsian, termasuk pemantauan status gizi secara rutin, pendampingan bagi ibu, serta ketersediaan tenaga medis dan ahli gizi.

“Penanganan stunting dalam situasi bencana harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak. Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak-anak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aceh, dr Sulasmi menyebut adanya 13 anak mengalami stunting di Desa Toweren. Karena wilayah tersebut masih terisolir, sehingga menghambat penyaluran bantuan logistik.

“Kami saat ini masih terisolir dan hanya bisa dijangkau dengan baik, itu lewat udara dan kebetulan balita stunting yang kami temui di Desa Toweren itu adalah salah satu desa yang jauh dari Aceh Tengah ini,” ucap Sulasmi dalam konferensi daring IDAI, Senin (22/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum IDAI, dr Piprim Basarah Yanuarso menyatakan, banyak anak mengalami stunting masih mengonsumsi mie instan.
“Jangan kepikiran ngirimin instan, (karena) masih banyak kiriman berupa mie instan. Saya rasa itu mesti diubah ke makanan yang bernutrisi, tapi dengan pengemasan yang memudahkan dipakai di daerah bencana,” tutur Piprim.

Dalam kondisi darurat yang sangat ekstrem, kata dia, pemberian mie instan mungkin bisa dimaklumi. Namun, tujuannya hanya untuk bertahan hidup dalam jangka waktu sementara.

“Tapi dalam kondisi darurat artinya enggak lama-lama ya, mungkin tiga hari pertama enggak ada makanan apapun selain mie instan. Ya mungkin oke untuk survival,” jelasnya.

Ia menilai, balita membutuhkan nutrisi berupa protein hewani yang cukup, ditambah karbohidrat dan lemak. Jika tidak, akan sangat mengganggu pemenuhan gizi mereka.

“Tapi apabila itu belum ada yang terbaik, sebetulnya makanan yang diawetkan teknologi retort (divakum), kemudian dia pakai sterilisasi tanpa zat kimia,” pungkasnya.